TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto menolak bantuan dari luar negeri terkait banjir dan longsor di Sumatera.
Presiden Prabowo mengklaim bahwa Indonesia masih mampu mengatasi bencana ini.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini," kata dia dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025) lalu.
Dia mengatakan pemerintah sejak awal sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana.
Dia juga berterima kasih kepada aparat TNI dan Polri yang sudah membantu.
"Jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri," ujar dia.
Prabowo juga menyinggung sejumlah kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera.
Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengklaim situasi terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," kata dia.
Prabowo berencana segera membentuk sebuah badan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
Prabowo juga segera membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana.
Dia mendapatkan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akan membangun 2.000 rumah mulai pekan ini.
"Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap," kata dia.
Gubernur Aceh Minta Bantuan PBB
ebih dari 10 hari pascabanjir bandang dan longsor di Aceh, Presiden Prabowo Subianto belum juga menetapkan sebagai bencana nasional.
Kondisi Aceh sudah dalam hancur dan porak-poranda. Lebih dari 300 orang tewas di Aceh.
Ribuan rumah hancur akibat banjir bandang yang disertai kayu-kayu besar dari hutan.
Melihat kondisi pemulihan yang lambat, Pemerintah Provinsi Aceh meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah Aceh meminta keterlibatan lembaga asing untuk mempercepat perbaikan di Aceh.
Pemerintah Aceh mengingat masa lalu saat diterjang tsunami tahun 2004.
Hampir seluruh negara membantu perbaikan Aceh.
Sejumlah sumbangan yang sangat besar dikucurkan ke Aceh.
Kini Pemerintah Aceh meminta agar lembaga internasional seperti UNICEF, UNDP dan lembaga serupa agar dapat mengambil bagian dalam masa darurat ini.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12/2025).
Saat ini, Pemerintah Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan lembaga kemanusiaan, baik lokal, nasional, dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dengan melibatkan 1.960 relawan telah terdaftar dan aktif membantu proses penanganan bencana.
Muhammad MTA, menyampaikan bahwa seluruh lembaga dan relawan tersebut tercatat secara resmi di Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.
Baca juga: SELAMA 15 Hari Aceh Gelap Gulita, Ketua DPRK Desak Dirut PLN Darmawan Prasodjo Mundur Saja
Baca juga: Kapolri Dinilai Membangkang Atas Putusan MK Usai Terbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025
Baca juga: HINGGA Pencarian Dihentikan, Kakak Beradik Tetap Cari Ibunya, Sudah 10 Hari, Kini Dibantu Tetangga
Mereka berasal dari berbagai organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, dengan jumlah partisipan yang diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berjalannya proses pemulihan.
“Atas nama masyarakat Aceh dan para korban bencana, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh lembaga serta relawan yang telah hadir membantu pemulihan Aceh,” ujar Muhammad MTA.
Ia menegaskan, kehadiran lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan yang saat ini sedang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, seperti TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta masyarakat Aceh secara mandiri.
Sejumlah lembaga telah lebih dahulu bergabung dan terdaftar di Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save the Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta sejumlah lembaga lainnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, seperti United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Permintaan tersebut didasarkan pada pengalaman kedua lembaga tersebut dalam penanganan bencana besar, khususnya pascatsunami Aceh tahun 2004.
Pemerintah Aceh menegaskan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam proses pemulihan, dengan tetap berada di bawah supervisi Pemerintah Pusat.
Pemerintah mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu dan bekerja sama demi mewujudkan Aceh yang lebih baik serta bangkit dari bencana yang melanda.
Mualem Minta Bantuan Luar Negeri
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bakal menerima semua bantuan asing dari negara mana pun.
Sejumlah bantuan dari luar negeri mulai berdatangan ke Aceh.
Provinsi Aceh masih mengalami kondisi lumpuh setelah 22 hari peristiwa bencana banjir dan longsor.
Akses utama Medan-Aceh masih lumpuh. Jembatan masih putus lantaran diterjang banjir bandang.
Bantuan terbaru datang dari perusahaan multinasional Upland Resources yang beroperasi di Indonesia, Malaysia, dan Inggris.
Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Senin (15/12/2025). Penyerahan dilakukan oleh CEO Upland Resources, Datuk Bolhassan Di.
“Alhamdulillah, PT kita Upland di UK, Indonesia, dan Malaysia berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp777 juta,” ujar Datuk Bolhassan Di, dikutip dari Kompas.com.
Dana bantuan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bagi para korban banjir bandang, dengan melibatkan penyedia lokal di Aceh guna mempercepat distribusi dan mendukung perekonomian daerah.
Gubernur Aceh memastikan seluruh bantuan akan disalurkan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan dan terdampak paling parah akibat bencana.
Daerah prioritas penyaluran meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, Beutong, hingga Langsa.
"Ke mana yang membutuhkan. Yang urgent dan paling teruk (parah) ada beberapa kawasan, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen. Juga ke Takengon dan Beutong, serta Langsa," ungkap Mualem.
Ia menambahkan, Pemprov Aceh membuka lebar pintu bantuan dari siapapun.
"Pada prinsipnya, kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," pungkasnya.
Bantuan dari Upland Resources ini menambah daftar pertolongan asing yang masuk ke Aceh.
Sebelumnya, Mualem juga telah menerima bantuan dari relawan asal Malaysia berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan dokter.
"Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, (berupa) dokter dan obat-obatan. Tersalurkan semuanya," kata Mualem, Minggu (7/12/2025) malam, dikutip dari Serambinews.com.
Selain bantuan dari Malaysia, tim khusus dari China juga datang ke Aceh untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban bencana.
Tim khusus dari China yang beranggotakan lima orang itu tiba di Aceh pada Jumat (5/12/2025) malam.
"Hari ini ada datang tim dari China, lima orang, untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur," ungkap Mualem, Jumat, masih dari Serambinews.com.
Mualem menyebut tim khusus dari China memiliki alat khusus yang memudahkan proses evakuasi jasad korban yang tertimbun lumpur.
Tim itu, kata Mualem, akan diterjunakn ke beberapa titik yang sulit dijangkau, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.
"Mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat (di dalam lumpur) itu," kata dia.
"Mayat-mayat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih tertimbun (di dalam) lumpur. Jadi lumpur itu sampai sepinggang. Mereka ada alat bantu," imbuhnya.
Prabowo Tolak Tawaran Kepala Negara Lain
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat banyak telepon dari kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra.
Namun, Prabowo menolak bantuan itu dan menyatakan pemerintah Indonesia mampu mengatasi sendiri.
"Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara lain ingin kirim bantuan, saya bilang, 'Terima kasih concern (perhatian) Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini'," ungkap Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Prabowo menambahkan situasi di Sumatra saat ini setelah diterjang bencana banjir dan longsor, sudah terkendali.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo menyusul banyaknya desakan untuk menetapkan status bencana nasional untuk banjir Sumatra.
Ia mengklaim pemerintah telah maksimal dalam mengerahkan bantuan di Sumatra sehingga situasi terkendali.
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya," urai dia.
(*/tribun-medan.com)
