TRIBUNJAKARTA.COM - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan komitmennya untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Demi mewujudkan target itu, BP Taskin menyiapkan sejumlah program khusus yang akan dijalankan secara intensif dan terukur.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
BP Taskin mendorong penyelarasan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta afirmasi ekonomi agar berjalan terpadu dan saling melengkapi.
Fokus intervensi diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas pengentasan kemiskinan.
Melalui sinergi program dan kebijakan, BP Taskin berharap langkah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemanfaatan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan lanjutan Kajian SPN akan ditingkatkan untuk memastikan penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi.
“Target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 mendatang adalah komitmen dan target nasional yang harus kita capai bersama," kata Budiman Sudjatmiko dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, BP Taskin telah menyiapkan beberapa program khusus yang akan diimplementasikan secara intensif.
"Kami berharap program-program ini dapat berfungsi sebagai katalisator efektif untuk membantu percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” tutur Budiman.
Sementara itu, BP Taskin menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk mendukung target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Hal lain yang dituju yakni penurunan kemiskinan ke 4,5 persen pada 2029.
Strategi tersebut disusun berdasarkan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.
“Pada 2026, fokus BP Taskin adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan presisi penargetan, serta memperluas penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas," kata Budiman.
"Seluruh upaya ini ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional yang memastikan setiap intervensi menghasilkan dampak nyata bagi keluarga berpendapatan rendah,” sambungnya.
Implementasi SiTaskin
Pada saat yang sama, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem.
Model ini mencakup integrasi bantuan dasar hingga pemberdayaan, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah ekstrem lainnya untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
“BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu dan mengembangkan sistem monitoring–evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bergerak menuju kemandirian ekonomi secara terukur,” ujar Budiman.
Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan upaya berjalan terintegrasi dan berfokus pada kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
“Dengan perencanaan kerja yang sudah kami susun, BP Taskin akan mensinkronkan program-program Kementerian dan Lembaga memadukannya dengan program Pemerintah Daerah kabupaten dan kota agar setiap gerakan BP Taskin dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah.” kata Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule.
Dengan arah kebijakan dan target kerja tersebut, Iwan optimistis BP Taskin dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda organisasi pada 2026 serta memastikan seluruh program terlaksana secara efektif dan berkesinambungan.
