Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi PKB Dapil 9, Dony Arega Rajes, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemberian izin usaha pertambangan di wilayah Aceh Selatan. Ia menegaskan, jika benar ada rekomendasi perizinan dari pemimpin setempat terkait hal tersebut, maka itu adalah langkah yang sangat tidak tepat di tengah kondisi masyarakat yang sedang menderita akibat bencana.
Sebagai putra daerah Labuhanhaji Raya, Dony merasa terpanggil untuk menyuarakan keresahan masyarakat. “Rakyat sedang susah. Tolong jangan digulirkan kabar yang menggoyahkan hati masyarakat. Aceh sedang dilanda banjir dan longsor, gas langka, BBM sulit, listrik padam, sinyal pun hilang-hilang timbul,” ujar Dony dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, dampak bencana belum sepenuhnya reda. Jika wilayah resapan air justru dikorbankan untuk pertambangan, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah. Ia menilai, kebijakan seperti itu tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan hanya akan menguntungkan segelintir pihak.
Dony juga menyoroti ancaman nyata dari aktivitas tambang terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat. Ia menyebutkan potensi pencemaran air, udara, dan tanah akibat merkuri dan debu, serta kerusakan hutan dan sungai yang menjadi habitat satwa dan sumber air bersih warga.
Baca juga: Akibat Bencana Banjir, 996 Rumah Warga di Aceh Selatan Rusak, 4 Harus di Relokasi
“Perusahaan mungkin untung, tapi masyarakat yang akan menanggung derita jangka panjang. Jangan hanya karena iming-iming recehan, lalu ada pihak yang tutup mata. Oh tentu tidak,” tegas Dony.
Ia memastikan bahwa dirinya bersama Forum Bersama (DPRA) Dapil 9 lainnya akan berada di barisan terdepan untuk menolak izin tambang jika benar-benar dikeluarkan. Mereka siap mengawal aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Aceh Selatan.
Dony mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga tanah kelahiran dari ancaman eksploitasi yang tidak berpihak pada rakyat. “Ini bukan soal politik, ini soal masa depan anak cucu kita. Jangan gadaikan lingkungan demi keuntungan sesaat,” pungkasnya.(*)
