KULON PROGO, TRIBUN - Lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kulon Progo DI Yogyakarta dilaporkan menghentikan operasional distribusi makan bergizi gratis (MBG).
Kabar tentang penghentian operasional SPPG tersebut beredar lewat pesan berantai yang disebar lewat aplikasi WhatsApp.
Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jogja, satu dari SPPG menyatakan hanya akan menyalurkan MBG dalam bentuk makanan kering mulai Senin (15/12/2025) ini.
Langkah tersebut ditempuh dengan alasan adanya permasalahan administratif dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Imbasnya, kelima pengelola SPPG tersebut hanya dapat menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kelanjutan operasionalnya.
Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Hadiyanto, memang ada sejumlah SPPG yang menghentikan operasionalnya sementara waktu.
"Kami mendapat informasi dari Koordinator Wilayah BGN untuk Kulon Progo," kata Nur Hadi pada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima Disdikpora Kulon Progo, setidaknya ada lima SPPG yang berhenti operasional sementara.
Kelima SPPG di Kulon Progo yang menghentikan operasionalnya adalah:
Mengacu informasi yang diterima, Nur Hadi mengatakan penghentian operasional sementara itu terjadi karena ada upaya penataan administrasi oleh BGN.
"BGN sebagai leading sector program MBG sedang melakukan penataan administrasi setiap SPPG," jelasnya.
Nur Hadi mengatakan, penataan tersebut berpotensi mengganggu kelancaran distribusi MBG.
Namun, ia meyakini kendala itu tidak berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) pelajar di sekolah karena saat ini sudah memasuki masa libur akhir tahun.
Kegiatan di sekolah sekarang lebih banyak bersifat non akademik.
"Distribusi MBG bisa lancar kembali setelah penataan administrasi selesai," ujar Nur Hadi.
Satu dari sekolah yang menerima MBG dalam bentuk makanan kering adalah SMP Negeri 3 Wates.
Kepala SMPN 3 Wates, Tugino mengatakan menu bentuk seperti itu sudah diterima sejak minggu lalu.
Selasa kemarin, menu yang diterima dari SPPG Kalurahan Triharjo berupa roti, selai, buah, dan susu.
"Sejauh ini belum ada informasi dari SPPG bahwa ada kendala dalam pelayanan MBG," kata Tugino melalui pesan singkat.
Kepala SMPN 1 Wates, Sugeng Widadi mengatakan sejauh ini tidak ada masalah dengan distribusi makanan MBG yang diterima dari SPPG Wates.
Kemarin, setiap pelajar menerima seporsi makanan berat MBG. Isinya meliputi nasi putih, ayam teriyaki, tumis buncis wortel, tempe goreng, dan pisang.
SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yaitu unit dapur atau layanan yang dibentuk untuk mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan makanan sehat dan bergizi seimbang bagi siswa sekolah, di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).
SPPG bertugas mengolah dan mendistribusikan makanan, memberdayakan ekonomi lokal melalui bahan baku, serta memberikan edukasi gizi, dengan tujuan mempersiapkan Generasi Emas Indonesia.
Fungsi dan Peran SPPG
Penyedia Makanan: Memasak dan mendistribusikan makanan bergizi, sehat, dan higienis untuk anak sekolah.
Pendukung Program MBG: Menjadi mitra operasional program Makan Bergizi Gratis.
Pemberdayaan Ekonomi: Melibatkan UMKM dan koperasi lokal untuk pengadaan bahan baku dan merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Edukasi Gizi: Memberikan pemahaman tentang pola makan sehat kepada masyarakat.
Pencipta Lapangan Kerja: Membuka lapangan kerja bagi sarjana, terutama ahli gizi dan akuntansi, sebagai kepala unit.
Hubungan dengan Program Pemerintah
SPPG adalah salah satu pilar utama dalam program MBG yang digagas pemerintah untuk memastikan kecukupan gizi anak-anak Indonesia.
Untuk menjadi SPPG, mitra (biasanya pengusaha kuliner/katering) harus membangun dapur yang sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN adalah Badan Gizi Nasional, sebuah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, terutama melalui program andalannya yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi di Indonesia.
BGN juga mengurus pengadaan Bangunan Gedung Negara (BGN) untuk keperluan dinas pemerintah.
Fungsi Utama Badan Gizi Nasional (BGN)
Pelaksanaan Program MBG: Menyediakan makanan bergizi gratis untuk kelompok rentan, melibatkan kemitraan dengan pemasok dan pengelola layanan gizi.
Pengawasan dan Aduan: Membuka saluran aduan publik untuk memastikan program MBG berjalan transparan dan berkualitas.
Pembangunan SDM Gizi: Mengurus aspek teknis dan administratif pembangunan gedung pemerintah (BGN) serta pengembangan SDM pengelola teknis pembangunan BGN.
Inisiatif Strategis: Menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) melalui program kesehatan dan gizi nasional.
Struktur dan Kedudukan
BGN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kepala BGN setingkat menteri, dengan gaji dan tunjangan setara menteri.
