TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berkelanjutan.

Ia memastikan, kebijakan utang pemerintah tidak akan menjadi beban bagi generasi muda di masa depan.

Menurut Purbaya, ukuran utama dalam pengelolaan utang bukan semata besarnya nilai pinjaman, melainkan kemampuan serta kemauan pemerintah dalam membayar kewajiban tersebut.

Karena itu, pemerintah secara konsisten menjaga indikator fiskal utama agar tetap berada pada level yang aman.

Baca juga: Dana Rp 60 Triliun untuk Korban Bencana Sudah di Tangan Purbaya, Hasil Pangkas Anggaran Tak Jelas

"Utang itu diukur dari kemampuan dan kemauan bayar.

Rasio defisit kita dijaga di bawah 3 persen, utang di bawah 60 persen PDB. Kita jauh lebih disiplin dibanding banyak negara maju.

Fiskal kita aman dan berkelanjutan," ujar Purbaya dalam acara KompasTV Bisnis Economic Outlook 2026 bertema “Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru” di Menara Kompas, Selasa (16/12/2025) malam.

Lebih lanjut, Bendahara Negara menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan defisit anggaran secara terukur, yakni berada di kisaran 2,6 hingga 2,8 persen.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi countercyclical untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Artinya, ketika perekonomian melambat, pemerintah akan mendorong aktivitas ekonomi melalui stimulus.

Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh terlalu cepat, kebijakan fiskal akan dikendalikan agar tetap seimbang.

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah terus menggenjot target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 hingga 6 persen.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah Indonesia terjebak dalam middle income trap.

Mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memetakan tiga tantangan utama yang akan dihadapi Indonesia pada 2026, yakni iklim investasi, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika ekonomi global.

Ia menempatkan tantangan global di urutan ketiga dengan alasan yang jelas.

Menurutnya, sekitar 90 persen penggerak ekonomi nasional berasal dari kekuatan domestik, sementara faktor global berada di luar kendali langsung pemerintah.

Ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik, ketegangan antarnegara, hingga guncangan ekonomi dunia, dinilainya sebagai kondisi yang hampir selalu hadir setiap tahun dan sulit dihindari.

Oleh karena itu, Purbaya mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu larut dalam kekhawatiran terhadap risiko eksternal.

Terlalu fokus pada faktor global justru berpotensi mempersempit ruang gerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

(TribunTrends.com/Kompas.com)