Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan menggeledah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (17/12) ini, terkait kasus yang melibatkan Ardito Wijaya (AW) saat menjabat bupati daerah tersebut.

“Di antaranya yang digeledah hari ini (Rabu, 17/12) di Dinas Kesehatan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan salah satu alasan penggeledahan Dinkes Lampung Tengah karena kasus yang melibatkan Ardito Wijaya mengenai proyek pengadaan alat kesehatan di dinas tersebut.

“Ini kan berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta fee (biaya komitmen, red.) proyek kepada vendor atau penyedia barang dan jasanya,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan KPK akan terus menelusuri kasus tersebut ke dinas-dinas lain di Lampung Tengah.

“Penyidik masih akan terus menelusuri ke dinas-dinas lainnya karena memang diduga bupati ini mematok fee proyek sebesar 15-20 persen untuk sejumlah pengadaan barang dan jasa di SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Kabupaten Lampung Tengah,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9–10 Desember 2025 dan mengamankan lima orang.

Pada 11 Desember 2025, KPK mengumumkan lima orang tersebut sebagai tersangka, yakni Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030 Ardito Wijaya (AW), anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS), adik Bupati Lampung Tengah sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Lampung Tengah Ranu Hari Prasetyo (RNP), Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Ardito Wijaya bernama Anton Wibowo (ANW), serta Direktur PT Elkaka Putra Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS).

Kelima orang tersebut menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025.

Adapun KPK menduga Ardito Wijaya menerima Rp5,75 miliar terkait kasus tersebut, dan memakai Rp5,25 miliar guna melunasi pinjaman bank untuk kebutuhan kampanye selama Pilkada 2024.