TRIBUNBENGKULU.COM – Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti evaluasi kinerja Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Evaluasi kinerja tersebut dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI Hendro Pandowo bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenkum Bengkulu Tahun 2025 secara komprehensif.

Kanwil Kemenkum Bengkulu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Machyudhie, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tongam Renikson Silaban, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rahmat Huda.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kanwil Kemenkum Bengkulu berhasil mencapai target kinerja yang sangat baik pada hampir seluruh indikator Perjanjian Kinerja.

Capaian tersebut mencakup aspek akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

Nilai SAKIP Kanwil Kemenkum Bengkulu meraih 92,89, IKPA 97,86, sementara hasil survei SKM/SPKP, SPAK pada kategori Sangat Baik (A) dan IRH pada kategori Istimewa (AA).

Pada bidang pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Kanwil Kemenkum Bengkulu mencapai lebih dari 94,90 persen.

Capaian tersebut didukung oleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tinggi serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan kinerja dan reformasi birokrasi.

Berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Kanwil Kemenkum Bengkulu turut memperoleh apresiasi dari evaluator.

Di antaranya Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan SatuKanwil terintegrasi dalam QR-Code, Layanan Jemput “Berkah” dalam pendaftaran Perseroan Perorangan, inovasi pelayanan Kekayaan Intelektual melalui PELA KITO.

Lalu layanan konsultasi dan pendampingan hukum substantif kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah serta template dan pedoman teknis penyusunan RAPERDA.

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja menjadi sarana penting untuk memastikan program dan layanan berjalan optimal.

“Evaluasi kinerja ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memastikan seluruh program dan layanan Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berjalan sesuai dengan target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,".

"Capaian yang diraih sepanjang Tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran yang terus berkomitmen pada profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Zulhairi.

Lebih lanjut, Zulhairi menegaskan komitmen jajarannya untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi layanan serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan, agar pelayanan hukum di Bengkulu semakin mudah diakses dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal AHU dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum Bengkulu yang dinilai konsisten dalam menjaga profesionalitas, akuntabilitas, dan pengendalian internal, serta memberikan sejumlah masukan strategis sebagai penguatan kinerja di masa mendatang. (Humas)

#KementerianHukum 
#KemenkumRI 
#KemenkumBengkulu 
#KanwilKemenkumBengkulu 
#PASTIPADEK 
#LayananHukumMakinMudah 
#Zulhairi

Baca juga: Rakordal Kemenkum Hari Kedua, Kanwil Bengkulu Siap Jalankan Kebijakan Strategis