TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak atau BBM yang terjadi di Malinau, Kalimantan Utara bukan disebabkan karena ketiadaan stok.
Situasi yang saat ini diderita masyarakat Malinau adalah karena persoalan administrasi.
Perizinan Terminal Khusus atau Tersus sehingga bongkar muat BBM dari Tarakan ke Malinau tak dapat diproses.
Penelusuran TribunKaltara.com, ada 9 mitra penyalur BBM atau SPBU dari berbagai wilayah Malinau terdampak akibat keputusan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP.
Baca juga: BBM Langka di Malinau Dikhawatirkan hingga Natal dan Tahun Baru, Pemkab Terapkan Skema Distribusi
Data detil, total 2.046 ton atau lebih dari 2 juta liter Bahan Bakar Minyak untuk Malinau tertahan di Tarakan akhir tahun 2025.
Pemkab Malinau melalui Tim BBM telah mengupayakan percepatan mengantisipasi kelangkaan berlanjut.
Diantaranya dengan meminta diskresi bongkar muat BBM sementara yang telah disetujui KSOP untuk dilakukan di Pelabuhan Kelapis.
“Saya sudah minta Kabag Ekonomi berkoordinasi dengan tim BBM dan instansi terkait, dan kita mendapat izin untuk bongkar muat BBM di Pelabuhan Kelapis,” ujar Sekda Malinau, Ernes Silvanus.
Prahara ini murni merupakan soal administrasi antara mitra penyalur dengan KSOP terkait izin Tersus.
Ernes menegaskan posisi Pemkab Malinau adalah memfasilitasi agar BBM cepat salur untuk menghindari kelangkaan.
Penyelesaian izin Tersus antara KSOP dan SPBU atau mitra penyalur merupakan soal perizinan di luar wewenang Pemkab.
--Daftar SPBU Terdampak dan Kecamatan Cakupan
Berikut adalah rincian data 9 SPBU di Kabupaten Malinau beserta kuota salur dan potensi area terdampaknya:
1. PT Hayati Mentarang Permai
Kuota Salur BBM
-Pertalite: 230 Ton
-Solar: 70 Ton
- Potensi Area Terdampak: Kecamatan Mentarang dan sekitarnya.
2. PT Jacqlien Sukses Energi
Kuota Salur BBM
-Pertalite: 200 Ton
-Solar: 80 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Malinau Selatan.
3. PT Tunas Jaya Sungai Tubu
Kuota Salur BBM
-Pertalite: 200 Ton
-Solar: 60 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Sungai Tubu dan wilayah perairan sekitarnya.
4. PT Beringin Jaya Utama Putra
Kuota Salur BBM
- Pertalite: 186 Ton
- Solar: 70 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Malinau Kota (Pusat Pemerintahan).
5. PT Semoga Jaya
Kuota Salur BBM
- Pertalite: 160 Ton
- Solar: 60 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Malinau Kota, Utara dan sekitarnya.
6. PT Mitra Utama Malinau
Kuota Salur BBM
-Pertalite: 150 Ton
- Solar: 60 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Mentarang Hulu.
7. PT Energi Harapan Intimung
Kuota Salur BBM
- Pertalite: 110 Ton
- Solar: 70 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Malinau Selatan.
8. PT Pelita Jaya Indah Energy
Kuota Salur BBM
- Pertalite: 110 Ton
- Solar: 70 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Malinau Selatan Hulu.
9. PT Pelangi Kaltara Jaya Energy
Kuota Salur BBM
- Pertalite: 100 Ton
- Solar: 60 Ton
Potensi Area Terdampak: Kecamatan Pujungan dan wilayah perbatasan perairan.
Total Akumulasi BBM Tertahan:
- Pertalite: 1.446 Ton
- Solar: 600 Ton
Total Keseluruhan: 2.046 Ton atau sekira 2.046.000 liter.
Data di atas merupakan data yang dimohonkan resmi oleh Pemkab Malinau melalui surat resmi Bupati Malinau Nomor 500/257/HUKUM perihal permohonan diskresi bongkar muat BBM kepada KSOP Tarakan tertanggal 15 Desember 2025.
Hasilnya, KSOP memberikan keringanan dengan memperbolehkan bongkar muat di Pelabuhan Kelapis, Malinau Utara.
--Pengetatan Izin di Momen Tak Tepat
Di sisi lain, persoalan ini banyak menuai kritik dari masyarakat. Prahara izin Tersus justru berdampak besar ke masyarakat.
"Kenapa baru sekarang? Orang mau Natal, mau akhir tahun. Ini masyarakat sudah panik karena BBM kosong," Ujar warga, Dahlia saat ditemui di Malinau Kota.
Baca juga: Pemerataan BBM Satu Harga, Pertamina Bangun Lagi SPBU di Wilayah Perbatasan Krayan Nunukan Kaltara
Informasi yang dihimpun TribunKaltara.com, stok BBM diperkirakan akan pulih pekan depan.
Saat ini, Kapal pengangkut BBM sedang proses muat dari Tarakan dan diperkirakan tiba akhir pekan ini.
Jika stok 2 juta liter tiba, kelangkaan BBM dipastikan akan pulih dan rantai distribusi membaik menjelang Natal 2025 dan tahun baru 2026.
(*)
Penulis: Mohammad Supri