TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah Pemkot Makassar.

Hingga 16 Desember 2025, dari total anggaran Rp5,06 triliun, baru Rp3,41 triliun atau 67,41 persen yang terserap.

 
Wali Kota Makassar mengungkapkan masih terdapat Rp1,65 triliun anggaran daerah belum terealisasi.

Meski hanya tersisa sekitar 15 hari menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Data realisasi tersebut dipaparkan Munafri dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Rabu (17/12/2025).

Belanja daerah Kota Makassar tahun 2025 terbagi dalam tiga komponen utama:

-Belanja operasi.

-Belanja modal

-Belanja tak terduga.

Belanja operasi mendominasi struktur APBD dengan total anggaran Rp4,09 triliun dari keseluruhan belanja daerah Rp5,06 triliun.

Hingga pertengahan Desember, realisasi belanja operasi tercatat Rp2,98 triliun atau 72,89 persen.

Belanja operasi tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,91 triliun dengan realisasi Rp1,49 triliun atau 78,11 persen.

Belanja barang Rp2,02 triliun dengan realisasi Rp1,34 triliun atau 66,38 persen.

Belanja hibah Rp150,14 miliar dengan realisasi Rp141,52 miliar atau 94,26 persen.

“Realisasi belanja pegawai kita 72 persen. Ini perlu dimaksimalkan karena masih ada hak-hak pegawai yang harus dituntaskan hingga akhir tahun anggaran,” ujar Munafri.

Sementara itu, belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp955,23 miliar baru terealisasi Rp398,46 miliar atau 41,71 persen.

Anggaran belanja modal digunakan untuk penambahan aset tetap pemerintah .

Di antaranya:

-Tanah

-Peralatan dan mesin.

-Gedung dan bangunan.

-Jalan.

-Irigasi.

-Jaringan

-Aset tetap lainnya.

Rincian belanja modal menunjukkan belanja tanah baru terealisasi Rp4,17 miliar atau 17,72 persen dari anggaran Rp23,58 miliar.

Belanja peralatan dan mesin terealisasi Rp134,91 miliar dari anggaran Rp314,72 miliar atau 42,87 persen.

Belanja gedung dan bangunan tercatat Rp68,39 miliar dari anggaran Rp144,31 miliar atau 47,39 persen.

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan terealisasi Rp203,79 miliar dari anggaran Rp451,19 miliar atau 45,17 persen.

Belanja aset tetap lainnya terealisasi Rp6,80 miliar dari anggaran Rp13,69 miliar atau 49,68 persen.

Sementara belanja aset lainnya hampir terserap penuh dengan realisasi Rp7,54 miliar dari anggaran Rp7,72 miliar atau 97,66 persen.

Untuk belanja tak terduga (BTT), Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran Rp10 miliar.

Namun hingga 16 Desember 2025, realisasinya baru Rp116,25 juta atau 1,66 persen.

Munafri menjelaskan BTT memang diperuntukkan bagi kebutuhan darurat dan mendesak seperti bencana.

Dalam paparannya, Munafri juga menampilkan daftar lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realisasi belanja terendah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menempati posisi terbawah dengan realisasi Rp20,6 miliar atau 30,6 persen.

Disusul Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi 42,1 persen, Dinas Pertanahan 53,6 persen, Dinas Penataan Ruang 55,5 persen, serta Dinas Pekerjaan Umum 56,2 persen.

Menanggapi data tersebut, Munafri menegaskan rendahnya serapan anggaran bukan hal yang patut ditanggapi dengan santai.

“Realisasi atau nilai yang kita dapat dari SKPD kita kecil atau kurang baik, lalu kita harus senyum tertawa melihat ini? Malu, bukan senyum,” tegasnya di hadapan jajaran Pemkot Makassar.

Ia menilai rendahnya realisasi mencerminkan kinerja yang belum optimal. Menurutnya, pengelolaan anggaran merupakan tugas pokok setiap kepala SKPD.

“Ini bukan main-main. Ini kerja kewajiban kita. Ini tugas pokok kita,” ujarnya.

Munafri mengatakan data tersebut disampaikan sebagai bentuk evaluasi terbuka.

SKPD dengan capaian tertinggi mendapat apresiasi.

Sementara yang terendah diminta menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan introspeksi.

“Ini kenyataan. Kita bicara fakta. Ini harus muncul di permukaan sebagai sanksi sosial terhadap apa yang kita lakukan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut merujuk pada kondisi realisasi saat ini.

“We’re talking about today. Bahwa nanti angkanya berubah, itu urusan besok. Hari ini kita bicara fakta,” tegasnya.

Munafri mengaku yakin seluruh kepala SKPD memahami mekanisme realisasi anggaran. Karena itu, ia hanya meminta kerja sama agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan.

“Saya tidak minta apa-apa. Tidak minta uang, tidak minta tambahan. Cuma satu yang saya butuhkan, tolong kerja samanya,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Ia menegaskan kondisi serupa tidak boleh kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

“Ini masa transisi. Tahun depan tidak ada lagi yang seperti ini,” tutup Munafri, yang dijawab serentak peserta rapat dengan kata “sepakat”. 

REALISASI BELANJA DAERAH

APBD Kota Makassar Tahun 2025

BELANJA OPERASI

Anggaran 2025: Rp4,09 triliun
Realisasi 2025: Rp2,98 triliun
Sisa Anggaran: Rp1,11 triliun
Persentase: 72,89 persen
Rincian Belanja Operasi:

BELANJA PEGAWAI

Anggaran: Rp1,91 triliun
Realisasi: Rp1,49 triliun
Sisa Anggaran: Rp420,11 miliar
Persentase: 78,11 persen
Belanja Barang
Anggaran: Rp2,02 triliun
Realisasi: Rp1,34 triliun
Sisa Anggaran: Rp682,12 miliar
Persentase: 66,38 persen
Belanja Hibah
Anggaran: Rp150,14 miliar
Realisasi: Rp141,52 miliar
Sisa Anggaran: Rp8,62 miliar
Persentase: 94,26 persen
 
BELANJA MODAL

Anggaran 2025: Rp955,23 miliar
Realisasi 2025: Rp398,46 miliar
Sisa Anggaran: Rp556,77 miliar
Persentase: 41,71 persen
Rincian Belanja Modal:

BELANJA TANAH

Anggaran: Rp23,58 miliar
Realisasi: Rp4,17 miliar
Sisa Anggaran: Rp19,41 miliar
Persentase: 17,72 persen
Belanja Peralatan dan Mesin
Anggaran: Rp314,72 miliar
Realisasi: Rp134,91 miliar
Sisa Anggaran: Rp179,80 miliar
Persentase: 42,87 persen
Belanja Gedung dan Bangunan
Anggaran: Rp144,31 miliar
Realisasi: Rp68,39 miliar
Sisa Anggaran: Rp75,92 miliar
Persentase: 47,39 persen
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Anggaran: Rp451,19 miliar
Realisasi: Rp203,79 miliar
Sisa Anggaran: Rp247,39 miliar
Persentase: 45,17 persen
Belanja Aset Tetap Lainnya
Anggaran: Rp13,69 miliar
Realisasi: Rp6,80 miliar
Sisa Anggaran: Rp6,89 miliar
Persentase: 49,68 persen
Belanja Aset Lainnya
Anggaran: Rp7,72 miliar
Realisasi: Rp7,54 miliar
Sisa Anggaran: Rp180,45 juta
Persentase: 97,66 persen
 
BELANJA TAK TERDUGA

Anggaran 2025: Rp10 miliar
Realisasi 2025: Rp116,25 juta
Sisa Anggaran: Rp9,88 miliar
Persentase: 1,66 persen
 
TOTAL REALISASI APBD 2025

Total Anggaran: Rp5,06 triliun
Total Realisasi hingga 16 Desember 2025: Rp3,41 triliun
Total Sisa Anggaran: Rp1,65 triliun
Persentase Realisasi: 67,41 persen
 
5 OPD DENGAN REALISASI BELANJA TERENDAH

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp20,6 miliar (30,6 persen)
Dinas Lingkungan Hidup: 42,1 persen
Dinas Pertanahan: Rp92 miliar (53,6 persen)
Dinas Penataan Ruang: Rp18,8 miliar (55,5 persen)
Dinas Pekerjaan Umum: Rp347 miliar (56,2 persen).(*)