TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat diminta memprioritaskan pemulihan akses jalan antarwilayah pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Terputusnya sejumlah jalur utama transportasi darat menghambat penyaluran bantuan, evakuasi korban, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Pemulihan akses antardaerah pascabencana bukan semata persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak bencana.
“Kami melihat langsung di lapangan, banyak jalan dan jembatan terputus akibat banjir dan longsor," kata anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Aceh, Ruslan Daud, kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
"Kondisi ini sangat menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pemulihan konektivitas antarwilayah sebagai kunci percepatan pemulihan pascabencana,” ujar Ruslan.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tercatat tujuh ruas jalan nasional di Aceh terputus akibat bencana. Selain itu, sejumlah jembatan dan badan jalan yang menjadi tumpuan utama mobilitas masyarakat mengalami kerusakan parah.
Legislator PKB itu merinci, ruas jalan nasional yang terdampak antara lain Jalan Nasional Medan–Banda Aceh di wilayah Kutablang, Kabupaten Bireuen, serta Jalan Nasional Bireuen–Takengon Km 50 kawasan Enang-Enang dan Km 62 Tangge Besi, Kabupaten Bener Meriah.
Baca juga: Aceh Masih Terisolir, Murthala Sebut Prabowo Terima Informasi Buruk Laporan Bencana: Saya Prihatin
Dia menyebut, kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sejumlah masyarakat bahkan terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer dan menempuh waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bantuan pangan serta kebutuhan dasar.
“Situasi ini sangat memprihatinkan. Tanpa akses yang memadai, warga kesulitan mendapatkan bantuan. Pemerintah harus bertindak cepat dan terukur agar penderitaan masyarakat tidak berlarut-larut,” katanya.
Menurut Ruslan, tanpa konektivitas yang memadai, seluruh upaya tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akan berjalan lambat.
Oleh karena itu, dia pun mendorong pemerintah segera memperbaiki akses jalan dan jembatan sebagai urat nadi pemulihan wilayah terdampak.
“Jika akses terbuka, bantuan bisa masuk, aktivitas ekonomi bisa bergerak, dan proses rehabilitasi dapat dipercepat,” ujarnya.
Baca juga: Lumpur Mengeras Setinggi Pinggang Menghambat Proses Evakuasi Korban Bencana di Aceh
Berdasarkan dashboard penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tercatat 1.059 orang meninggal dunia dan 52 orang masih dinyatakan hilang.
Selain korban jiwa, bencana juga menyebabkan kerusakan terhadap 1.600 fasilitas umum, 434 rumah ibadah, 290 gedung atau kantor, serta 967 fasilitas pendidikan.
Ruslan menegaskan, data tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar pemulihan infrastruktur, khususnya konektivitas wilayah, segera dilakukan guna meringankan beban masyarakat terdampak bencana.
