TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai menerapkan manajemen talenta dalam pengisian jabatan struktural dengan memetakan seluruh aparatur sipil negara (ASN).
Tercatat dari total sekitar 7.000 ASN, hingga saat ini 3.000 orang telah dipetakan melalui sistem manajemen talenta berbasis assessment center digital dan kecerdasan buatan (AI).
Kepala BKPP Kota Semarang, Joko Hartono mengatakan, penerapan manajemen talenta dilakukan setelah Pemkot Semarang memperoleh rekomendasi dan izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada November lalu.
"Dari sekitar 7.000 PNS, sampai dengan hari ini sudah kita petakan kurang lebih 3.000 sudah kita petakan potensi, kompetensi, kinerja, moralitas, integritasnya dan sudah kita akuisisi ke dalam 9 kuadran," kata Joko.
Ia menjelaskan, pemetaan dilakukan melalui penilaian objektif dan subjektif yang melibatkan atasan, bawahan, serta rekan kerja, dan hasilnya bersifat dinamis karena diperbarui setiap bulan.
Menurut Joko, penggunaan assessment center milik sendiri memberikan efisiensi anggaran. Dia menyebut, jika asesmen dilakukan di luar instansi, biaya per orang bisa mencapai Rp1–1,5 juta.
"Walaupun pakai AI tapi Alhamdulillah itu sangat menghemat. Bayangkan kita mengirimkan satu pegawai untuk diasesmen ke instansi lain, itu satu orang bisa menghabiskan kira-kira Rp1 juta sampai Rp1,5 juta," klaimnya.
Dalam sistem manajemen talenta, lanjutnya, promosi jabatan juga ditentukan berdasarkan kuadran.
Untuk pengisian jabatan eselon III dan IV, ASN harus berada di kuadran 7, 8, atau 9, sedangkan untuk jabatan eselon II atau pimpinan tinggi pratama wajib berada di kuadran 9.
"Jadi hari ini setiap PNS di Kota Semarang sudah bisa melihat nilai-nilai penempatan kuadrannya ada di mana. 'Nilai kompetensi saya berapa? Nilai kinerja saya berapa? Nilai integritas profesional saya berapa? Nilai perilaku saya berapa? Nilai potensi saya berapa? Kompetensi saya berapa?' Ada faktor-faktor di sana yang cukup complicated untuk penilaian," bebernya.
Di sisi lain, Joko mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 12 jabatan strategis yang kosong, terdiri dari 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan 1 Sekretaris Daerah.
Beberapa OPD yang masih kosong antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga Badan Pendapatan Daerah.
"Untuk jabatan kosong ada 11 Kepala OPD dan 1 Sekretaris Daerah sampai dengan hari ini," sebutnya.
Joko lebih lanjut menyebut seluruh proses pengisian jabatan di Pemkot Semarang dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik transaksional.
"Saya bersaksi bahwa pengangkatan, penempatan pejabat di Pemerintah Kota Semarang ini tidak ada yang jual beli jabatan. Kalau ada yang misalnya menjanjikan jual beli jabatan dari siapapun, pasti itu semuanya adalah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Baca juga: Kebesaran Hati Tokoh AMPG Teguh, Maafkan Pendukung Sudewo yang Menganiayanya
Ia juga mengingatkan ASN agar tidak tergiur iming-iming pihak yang tidak bertanggung jawab dan memastikan BKPP membuka ruang pengaduan apabila ditemukan indikasi praktik percaloan jabatan.
"Tolong bantu kami teman-teman ASN, PNS, jangan pernah tergiur dengan iming-iming siapapun yang tidak bertanggungjawab karena mungkin juga ada orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti ini, maka hati-hati. Hati-hati dan tetap saya pastikan tidak ada jual-beli jabatan dalam penempatan ASN," imbuhnya. (idy)
