TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun, menegaskan penanganan bencana hidrometeorologi di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tidak boleh berhenti pada agenda seremonial dan diskusi di ruang seminar semata.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rembug Pentahelix Ancaman Hidrometeorologi Basah yang digelar Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Cafe Bagios, Kamis (18/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menekankan bahwa kunci utama mitigasi bencana terletak pada menjaga keseimbangan alam, terutama dengan membenahi kondisi lingkungan di sektor hulu.

Ia menyoroti persoalan banjir dan limpasan air (run-off) yang kerap melanda Kota Tepian, yang menurutnya tidak akan tuntas jika penanganan hanya difokuskan pada wilayah hilir.

Baca juga: Optimistis Atasi Banjir, Samarinda dan Kukar Bakal Kerjasama Pembangunan Kolam Retensi Tanah Datar

“Kita tidak bisa hanya bicara pengerukan sungai atau revitalisasi drainase di hilir jika sektor hulunya terus mengalami kerusakan. Seberapapun anggaran yang kita keluarkan akan menguap begitu saja jika akar masalah lingkungan tidak diatasi,” tegasnya.

Puluhan Titik Genangan

Andi Harun mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 32 hingga 33 titik genangan di Kota Samarinda, dengan kondisi terparah berada di wilayah Samarinda Utara.

Ia menjelaskan, kerusakan lingkungan yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pengupasan lahan, aktivitas perkebunan, hingga pertambangan di luar wilayah administrasi Samarinda, yang air limpasannya bermuara ke dalam kota.

Selain itu, Andi Harun juga menyinggung lemahnya implementasi regulasi lingkungan.

Baca juga: Respons Wagub Kaltim Seno Aji Soal Banjir Samarinda: Fokus Pengerukan DAS Karang Mumus dan Mahakam

Menurutnya, berbagai aturan sebenarnya telah tersedia, seperti Perda Reklamasi dan pedoman Good Mining Practice, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan.

“Aturan kita melimpah, tapi penegakannya minim. Kita punya Inspektur Tambang, tapi kenapa void atau lubang tambang masih terbuka dan tidak direklamasi? Ini soal integritas dan kejujuran dalam pengawasan,” ujarnya.

Kolaborasi dan Solusi Reboisasi

Sebagai solusi konkret, Andi Harun mengajak seluruh unsur Pentahelix.

Mulai dari pemerintah, TNI/Polri, swasta, akademisi, media, hingga masyarakat untuk segera turun langsung ke lapangan melakukan restorasi lahan kritis melalui gerakan menanam pohon secara berkelanjutan.

Baca juga: Walikota Andi Harun Lobi Menteri PU, Perjuangkan Penanganan Banjir Samarinda

Ia mengingatkan agar kegiatan reboisasi tidak dilakukan secara administratif semata, yakni hanya sebatas penanaman simbolis tanpa pemeliharaan lanjutan.

“Mari kita segera bergerak ke lapangan. Jangan habiskan waktu di panggung-panggung seminar. Menjaga lingkungan adalah fondasi paling kokoh untuk menjadikan Samarinda sebagai kota yang berketahanan iklim di masa depan,” pungkasnya. (*)