TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Akses jalan masuk ke kompleks perkantoran gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pettana Endeng, Mamuju sempat ditutup massa Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Mahasiswa Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan parah dan ketegangan di pintu masuk kompleks perkantoran.
Berbeda dari biasanya, massa memilih berorasi di gerbang menuju Masjid Baitul Anwar.
Baca juga: Petani Bawang Merah di Lambanan Polman Raup Rp 15 Juta di Masa Panen Akhir Tahun
Baca juga: BPBD Sulbar Siap Dukung Operasi Lilin Marano 2025, Fokus Antisipasi Bencana Selama Nataru
Jalan ini merupakan akses utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melintas jika ada aksi unjuk rasa.
Jaraknya hanya berjarak beberapa meter dari Rumah Jabatan Gubernur.
Penumpukan kendaraan terjadi lantaran petugas pengamanan menutup gerbang utama kantor gubernur.
Sementara itu, jalur alternatif yang semula dibiarkan terbuka untuk mobilitas ASN justru diblokade massa aksi.
Akibatnya, kendaraan yang hendak masuk maupun keluar kompleks perkantoran terjebak macet panjang (mulai depan Kantor BPK RI hingga Kantor DPRD Sulbar).
Suasana sempat memanas saat ratusan pengendara yang terjebak secara bersamaan membunyikan klakson sebagai bentuk protes atas tertutupnya jalan.
Petugas Satpol PP bersama Polantas Polresta Mamuju tampak berjibaku mengurai kepadatan.
Teriakan petugas yang mengatur lalu lintas terdengar riuh di tengah suara klakson yang memekakkan telinga.
Untuk meredam kemacetan, petugas akhirnya memutuskan membuka kembali pintu gerbang utama.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Risal, menyampaikan demonstrasi ini dipicu kekecewaan terhadap pengerjaan Proyek Preservasi Jalan Nasional penghubung Kecamatan Tommo dan Mamuju Tengah.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 23.900.530.800 tersebut diduga dikerjakan secara tidak profesional oleh PT Lili Indah Prima Karya.
"Pekerjaan ini diduga kuat tidak sesuai standar profesional hingga menyebabkan kecelakaan fatal bagi pengguna jalan. Kami menuntut pertanggungjawaban," ujar Risal.
Selain menyasar Kantor Gubernur Sulbar, massa juga ingin menggeruduk Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar untuk menuntut evaluasi total terhadap kontraktor pelaksana.
Arus lalu lintas juga saat ini sudah kembali normal.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
