BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi penanda keseriusan pemerintah memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir.
Melalui fasilitas energi dan penguatan koperasi nelayan merah putih. Negara mulai menyiapkan ekosistem usaha yang lebih mandiri bagi nelayan dari hulu hingga hilir.
Tak hanya itu, KDMP Desa Tukak menjadi yang pertama di Indonesia yang menjadi percontohan bagi KDMP yang memiliki unit usaha SPBUN. Khususnya dalam memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat pesisir.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Desa Tukak menjadi salah satu dari empat lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih.
Pembangunan fasilitas tersebut yang dinilai menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan berbasis desa. Kehadiran SPBUN dan koperasi nelayan tidak hanya mendukung aktivitas melaut, tetapi menjadi pondasi penggerak ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
“Program ini sejalan dengan pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang ujungnya adalah ketahanan pangan,” kata dia kepada Bangkapos.com di Tukak Sadai, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya pembangunan ini merupakan implementasi langsung dari kebijakan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.
Dalam regulasi itu diamanatkan percepatan pembangunan fisik untuk kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pesisir, nelayan, dan petambak.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang sekitar 108.000 kilometer memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pesisir menjadi keharusan agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal dan berkeadilan.
Kegiatan hari ini mencerminkan program Presiden yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah.
“Nelayan dan petambak harus menjadi subjek utama pembangunan,” jelas Didit Herdiawan Ashaf.
SPBUN yang dibangun di Desa Tukak lanjut dia, nantinya akan digunakan khusus untuk menunjang kebutuhan operasional nelayan. Mulai dari bahan bakar kapal saat melaut, kebutuhan listrik, hingga kendaraan pendukung yang mendapat bantuan pemerintah.
Seluruh pembiayaan SPBUN tersebut bersumber dari koperasi, sehingga pengelolaannya diharapkan lebih mandiri dan berkelanjutan. Saat ini pemerintah telah membangun 65 kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam waktu dekat akan ditambah 35 kampung nelayan lagi. Dengan demikian, akan terbentuk 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi role model nasional.
Nantinya dikolaborasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk yang ada di Desa Tukak dengan tambahan fasilitas SPBUN. Ke depan, targetnya akan dibangun 1.000 kampung nelayan pada tahun 2026.
“Mudah-mudahan jumlah itu terus bertambah. Semua ini bertujuan agar nelayan memiliki ekosistem usaha yang kuat dari hulu sampai hilir,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran koperasi sebagai off taker dan aggregator hasil perikanan. Melalui koperasi, hasil tangkapan nelayan dapat dikelola, dipasarkan, dan disalurkan secara terintegrasi, sehingga nilai tambah ekonomi tidak lagi dinikmati oleh pihak luar, melainkan kembali ke masyarakat desa.
Dalam satu kampung nelayan dapat beroperasi antara tiga hingga sepuluh kapal nelayan berkapasitas sekitar 3 Gross Ton (GT) dengan pola one day fishing.
Kedepan, akan ada tambahan armada dan dukungan sarana produksi lainnya yang dikelola secara kolektif melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
Ia berharap pembangunan SPBUN dan penguatan koperasi ini menjadi momentum sinergi lintas sektor, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah dan masyarakat.
Perbedaan kepentingan, menurutnya, tidak boleh menjadi penghambat pembangunan, melainkan harus disatukan demi tujuan bersama.
Ia berharap agar seluruh program yang dijalankan pemerintah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya nelayan.
Dengan dukungan infrastruktur, koperasi, dan kolaborasi yang kuat, ia optimistis ekonomi desa pesisir dapat tumbuh lebih mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya berharap kegiatan ini ibarat gayung bersambut. Nantinya program ini dikawinkan dengan pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis yang ada di wilayah tersebut,” pungkas Didit Herdiawan Ashaf.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
