TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah aktivis reformasi 1998 mengibarkan 100 bendera putih di Taman Riyadhah, Lhokseumawe, Jumat (19/12/2025).
Aksi simbolis ini menjadi seruan agar dunia menaruh perhatian pada kondisi korban banjir di Aceh, sekaligus mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional atas krisis kemanusiaan yang masih berlangsung.
Mereka yang turun ke jalan adalah kelompok mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam gerakan pada tahun 1998 untuk menggantikan rezim Orde Baru.
Mereka mengibarkan bendera putih menyerah, permohonan pertolongan, atau tanda darurat. Dalam konteks bencana di Aceh, pengibaran bendera putih menjadi ekspresi keputusasaan warga yang merasa tidak sanggup lagi bertahan tanpa bantuan memadai
Aksi ini sebagai bentuk upaya mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana di Aceh menjadi bencana nasional.
Baca juga: Saat Mendagri Bisik-bisik dengan Seskab Sebelum Jawab Isu Terkait Pengibaran Bendera Putih di Aceh
Cut Meutia menyebutkan, pihaknya juga mengakui semua pihak telah bekerja dengan sangat luar biasa, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pihak TNI Polri.
"Semua masyarakat Indonesia sudah bahu membahu untuk membantu.
Tapi sampai saat ini korban masih banyak tidur di terpal seadanya, bahkan kondisi kesehatan yang sudah memburuk, gizi yang tidak terpenuhi, hingga anak-anak masih tidak dapat bersekolah," paparnya.
Jadi pihaknya mengharapkan pihak internasional melihat kondisi Aceh sekarang.
"Presiden tolong segera buka kran Internasional untuk Aceh,” pintanya.
Lanjut Cut Meutia, bencana ini sudah masuk krisis kemanusiaan.
Jadi apabila setelah ini juga pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional, maka pihaknya meminta dunia agar dapat mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk secepatnya mengupayakan segala upaya agar menyelesaikan ini.
Terakhir dia mengakui memang pemerintah punya hak menahan siapa pun bantuan dalam bentuk apapun yang datang dari pihak asing.
"Tetapi jangan lupa juga pemerintah punya tanggung jawab menyelamatkan nyawa rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
Baca juga: Bendera Putih Berkibar di Depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana jadi fenomena baru di Aceh.
Dalam beberapa hari ini, aksi pengibaran bendera putih marak terjadi di berbagai wilayah Aceh.
Mulai dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem hingga Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut bersuara.
Pantauan Serambinews.com, pada Minggu (14/12/2025), bendera putih berkibar di sejumlah daerah di pinggiran jalan lintas nasional Banda Aceh -Medan.
Bendera putih itu dikibarkan oleh warga di sejumlah titik di antaranya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara.
Sejumlah warga saat ditemui mengatakan bendera putih itu dipasang karena masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang sudah menyerah dan tak sanggup lagi untuk menanganinya.
"Kami sekarang menyerah dan tak sanggup lagi dan butuh bantuan," ujar seorang warga, Bakhtiar saat dijumpai di Perlak, Aceh Timur.
Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana, dalam beberapa hari ini marak terjadi di berbagai wilayah di Aceh.
Fenomena tersebut menuai sorotan publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait makna dan tujuan di balik aksi yang begitu masif tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui maksud pengibaran bendera putih tersebut.
Ia menyatakan belum pernah menerima informasi ataupun laporan terkait aksi tersebut.
“Saya tidak terkopi itu, apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita,” kata Mualem, saat diwawancarai usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
Mualem menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi aksi tersebut.
Ia juga menilai pengibaran bendera putih tersebut bukan bagian dari kebijakan ataupun arahan pemerintah.
“Siapa yang perintah itu, apa maksudnya itu?,” katanya.
Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa posisi Aceh saat ini mutlak berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita sudah jelas, kan Aceh dalam NKRI,” tegasnya.
Pantauan Serambinews.com, pada Minggu (14/12/2025), bendera putih berkibar di sejumlah daerah di pinggiran jalan lintas nasional Banda Aceh -Medan.
Bendera putih itu dikibarkan oleh warga di sejumlah titik di antaranya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara.
Sejumlah warga saat ditemui mengatakan bendera putih itu dipasang karena masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang sudah menyerah dan tak sanggup lagi untuk menanganinya.
"Kami sekarang menyerah dan tak sanggup lagi dan butuh bantuan," ujar seorang warga, Bakhtiar saat dijumpai di Perlak, Aceh Timur.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi aksi sejumlah warga Aceh yang mengibarkan bendera putih beberapa hari setelah wilayah tersebut dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
Aksi itu menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai simbol keputusasaan warga di tengah minimnya bantuan pascabencana.
Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 melanda sejumlah daerah di Provinsi Aceh.
Wilayah terdampak antara lain Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, hingga beberapa kawasan pesisir.
Aceh tercatat sebagai satu dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologis berskala besar, bersama Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipantau pada Rabu (16/12/2025), jumlah korban jiwa akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 1.053 orang, sementara 200 orang lainnya dilaporkan hilang.
Khusus di Aceh, BNPB mencatat sebanyak 449 orang meninggal dunia dan 21 orang masih dinyatakan hilang.
Memasuki pekan ketiga pascabencana, kondisi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya pulih.
Beberapa daerah masih terisolasi akibat akses darat yang terputus, sehingga menyulitkan distribusi bantuan.
Keterbatasan logistik dan bantuan membuat sebagian warga penyintas menghadapi ancaman kelaparan serta risiko munculnya berbagai penyakit.
Dalam kondisi tersebut, pengibaran bendera putih oleh warga di sejumlah titik menjadi simbol yang menarik perhatian publik dan pemerintah.
Bendera putih dikenal luas sebagai tanda menyerah atau permohonan pertolongan.
Dalam konteks bencana di Aceh, simbol ini dimaknai sebagai ungkapan keputusasaan warga yang merasa tidak mampu lagi bertahan tanpa bantuan yang memadai.
Gus Ipul menyatakan, dirinya yakin bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) masih kuat dalam menangani bencana.
Menurut petinggi Nahdlatul Ulama (NU) itu, pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik, didukung oleh pemerintah pusat.
Ia yakin, bencana di Sumatra dapat ditanggulangi bersama-sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Saya percaya Pak Gubernur masih cukup kuat," kata Gus Ipul kepada wartawan di sela-sela penyerahan bantuan kemanusiaan di Aceh, Selasa (16/12/2025), dikutip dari tayangan YouTube KompasTV.
"Pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, didukung oleh pemerintah secara keseluruhan."
"Insyaallah lah. Mari kita atasi bersama-sama."
Menanggapi soal bendera putih yang dikibarkan warga Aceh, Gus Ipul menoleh ke arah Mualem yang saat itu berada di dekatnya.
Lalu, ia menyatakan optimisme bencana dapat diatasi dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Semestinya kita bisa atasi ya, Pak Gubernur ya, bersama-sama," jelas Gus Ipul.
Sekretaris Jenderal PBNU ini pun memuji para kepala daerah yang sudah bekerja keras dalam menangani bencana.
Gus Ipul pun mengajak pemerintah bekerja sama.
"Pak Gubernur siang malam juga bekerja, Pak Bupati, Wali Kota juga bekerja, yang lain juga sedang bekerja," jelas Gus Ipul.
"Mari kita gandeng tangan untuk kita tanggulangi secara bersama-sama."
"Saya percaya, kita masih mampu dan bisa menanggulangi ini dengan baik, apalagi kalau ada kerja sama, kalau ada satu kolaborasi yang kuat."
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1.071 orang, sementara 185 warga lainnya masih hilangdan terus dilakukan pencarian.
“Jumlah korban secara total tiga provinsi bertambah tiga. Sore ini, Jumat, 19 Desember 2025 mencapai 1.071 orang,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual.
Selain korban jiwa, jumlah pengungsi di tiga provinsi tersebut mencapai 526.868 orang. Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) masih berlangsung di Sumut (4 sektor), Sumbar (5 sektor), dan Aceh (6 kabupaten).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan anggaran tambahan sebesar Rp268 miliar dari Presiden Prabowo Subianto untuk wilayah terdampak bencana sudah sepenuhnya diterima oleh tiga provinsi.
“Tambahan Rp268 miliar sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” jelas Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan senilai Rp43 miliar, ditambah dukungan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebesar Rp5 miliar, sehingga total bantuan mencapai Rp48 miliar.
Kemendagri juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana.
Sebanyak 9 tim Dukcapil diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember untuk membantu pengurusan dokumen seperti akta kelahiran dan KTP yang hilang, tanpa biaya.
