TRIBUNKALTIM.CO - Akses terhadap jaminan kesehatan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan penduduk.
Jaminan kesehatan berfungsi sebagai sistem perlindungan finansial agar masyarakat dapat memperoleh layanan medis tanpa terbebani biaya yang tinggi.
Di Indonesia, skema jaminan kesehatan mencakup berbagai bentuk, mulai dari BPJS Kesehatan yang dikelola negara, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), asuransi swasta, hingga jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan atau kantor tempat bekerja.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki jaminan kesehatan.
Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terlindungi oleh skema apa pun.
Baca juga: 7 Daerah yang Warganya Paling Banyak jadi Penerima Bansos PKH di Kaltim
Kondisi ini penting dicermati karena kelompok tanpa jaminan kesehatan berpotensi menghadapi risiko finansial dan kesehatan yang lebih besar ketika sakit.
Secara umum, jaminan kesehatan tidak hanya berfungsi untuk menanggung biaya pengobatan, tetapi juga memastikan akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan.
Tanpa jaminan, masyarakat sering kali menunda berobat atau memilih pengobatan alternatif yang belum tentu aman, sehingga dapat memperburuk kondisi kesehatan.
Berdasarkan data BPS, pada 2025 sebanyak 82,77 persen penduduk Kalimantan Timur telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Angka ini menunjukkan peran dominan BPJS sebagai tulang punggung sistem jaminan kesehatan nasional.
Selain itu, terdapat penduduk yang dilindungi oleh asuransi perusahaan atau kantor sebesar 7,44 persen, asuransi swasta sebesar 1,09 persen, serta Jamkesda sebesar 0,23 persen.
Meski demikian, masih terdapat 10,88 persen penduduk Kalimantan Timur yang tercatat tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
Baca juga: 5 Daerah dengan Cakupan BPJS Kesehatan PBI Terbesar di Kalimantan Timur
BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial nasional yang memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.
Peserta BPJS dapat berasal dari berbagai segmen, termasuk penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah, pekerja formal, pekerja mandiri, hingga kelompok rentan.
Tingginya persentase kepesertaan BPJS di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa cakupan program ini relatif baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Namun, distribusi kepemilikan jaminan kesehatan tidak merata di seluruh kabupaten dan kota.
Faktor geografis, tingkat urbanisasi, struktur ketenagakerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh besar terhadap kepemilikan jaminan kesehatan.
Wilayah dengan aktivitas industri dan perusahaan besar cenderung memiliki cakupan asuransi perusahaan yang lebih tinggi, sementara daerah dengan karakteristik pedesaan dan terpencil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh penduduk.
Simak selengkapnya 5 daerah dengan penduduk paling banyak tak punya jaminan kesehatan:
Kabupaten Berau menjadi daerah dengan persentase penduduk tanpa jaminan kesehatan tertinggi di Kalimantan Timur pada 2025.
Data BPS mencatat sebanyak 27,61 persen penduduk Berau tidak memiliki jaminan kesehatan. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi.
Meskipun 68,33 persen penduduk Berau telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar.
Rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan di wilayah ini dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang luas, persebaran penduduk yang tidak merata, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedalaman dan pesisir.
Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Kutai Timur dengan 14,15 persen penduduk tidak memiliki jaminan kesehatan.
Kutai Timur dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan yang cukup besar.
Namun, keberadaan sektor industri belum sepenuhnya menjamin seluruh penduduk mendapatkan perlindungan kesehatan.
Sebagian besar penduduk Kutai Timur telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 79,46 persen, sementara 12,24 persen memiliki jaminan dari perusahaan atau kantor.
Meski demikian, masih terdapat kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal atau tinggal di wilayah terpencil yang belum terjangkau program jaminan kesehatan.
Kabupaten Paser mencatat 13,13 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.
Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari satu dari sepuluh penduduk Paser belum memiliki perlindungan kesehatan formal.
BPJS Kesehatan mencakup 79,64 persen penduduk Paser, sementara asuransi perusahaan mencapai 8,42 persen. Sisanya masih berada di luar sistem perlindungan kesehatan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendataan dan sosialisasi program jaminan kesehatan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur, mencatat 12,72 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.
Persentase ini cukup signifikan mengingat peran strategis daerah ini sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebanyak 76,98 persen penduduk Kutai Kartanegara telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, sementara 10,52 persen memiliki asuransi dari perusahaan.
Meski demikian, masih terdapat celah perlindungan yang perlu ditangani melalui perluasan kepesertaan BPJS dan penguatan program jaminan kesehatan daerah.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda mencatat 10,54 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan.
Angka ini menunjukkan bahwa tantangan kepesertaan jaminan kesehatan tidak hanya terjadi di wilayah kabupaten, tetapi juga di kawasan perkotaan.
BPJS Kesehatan mencakup 84,51 persen penduduk Samarinda, sementara asuransi perusahaan dan swasta relatif kecil.
Tingginya mobilitas penduduk, pekerja informal perkotaan, serta pendatang baru menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya cakupan jaminan kesehatan di kota ini.
Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan capaian yang sangat baik.
Kota Bontang mencatat kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,20 persen dan hanya 1,80 persen penduduk tanpa jaminan.
Kabupaten Mahakam Ulu juga mencatat angka sangat rendah, yakni 2,31 persen penduduk tanpa jaminan kesehatan, meskipun wilayah ini dikenal sebagai daerah terpencil.
Capaian ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, komitmen pemerintah daerah, serta pendataan yang akurat, cakupan jaminan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan.
Keberadaan penduduk tanpa jaminan kesehatan menjadi tantangan serius bagi pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Selain itu, edukasi mengenai manfaat jaminan kesehatan dan kemudahan pendaftaran perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan kesehatan sejak dini.
