TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman kini sedang mempertimbangkan opsi pencarian lahan alternatif untuk merelokasi gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Nglarang, Tlogoadi, yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja- Solo paket 2.2.
Rencana ini diambil setelah rencana relokasi awal di lahan pengganti mengalami jalan panjang karena terkendala perizinan.
Pembangunan gedung baru belum bisa dilakukan karena lahan awal masih berstatus Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta merupakan Sultan Ground (SG).
Hingga kini, izin alih fungsi lahan sawah tersebut, terus diupayakan dan masih menunggu diskresi dari Kementerian ATR/BPN di Jakarta.
"Saya sudah ke kementerian, dan sudah disanggupi. Saya belum mengikuti (apakah sudah ada atau belum izinnya) tapi ketoke belum. Tapi saya janjinya ya, mau dipercepat. Sehingga ini ada tawaran, mbok kerso ning kene (kalau mau di sini) ada titik lain yang tidak perlu izin ke kementerian," kata Bupati Sleman, Harda Kiswaya, kemarin.
Lahan alternatif tersebut, kata dia, memiliki luas yang hampir sama dengan lahan semula. Statusnya Tanah Kas Desa (TKD) dan lokasinya masih di wilayah Tlogoadi.
Baca juga: Imbas Penutupan Jembatan Kewek, Pola Arus Lalin Menuju Malioboro Saat Nataru Berubah
Menurut Harda, lahan tersebut bukan LSD maupun LP2B sehingga tidak perlu izin Kementerian untuk membangun gedung sekolah di lokasi tersebut.
Bahkan, kata dia, lahan tersebut bisa langsung dipakai. Ia mengaku sudah memerintahkan Sekda untuk menindaklanjuti opsi tersebut. Namun seiring dengan itu, pengurusan izin ke Kementerian juga tetap berjalan.
"Ijin tetap tak urus. Jika nanti izin keluar tapi akhirnya pindah lahan ya gak papa toh," kata dia.
Gedung SD Negeri Nglarang tergerus jalan tol Jogja- Solo paket 2.2, yang dibangun membujur dari Juntion Sleman di Tirtoadi hingga Trihanggo.
Bangunan sekolah yang berada di Kalurahan Tlogoadi ini tidak tergerus seluruhnya. Melainkan hanya gedung kelas 4, 5 dan kelas 6.
Namun demikian, ratusan wali murid meminta agar relokasi sekolah dilakukan keseluruhan kelas dengan menggantinya gedung baru sesuai kesepakatan tanggal 14 Oktober.
Saat ini tahap relokasi masih terkendala izin lahan. Pihak jalan tol sempat mengemukakan opsi selter sebagai pembelajaran sementara.
Namun ratusan wali murid pada 10 November lalu, menolak tegas opsi tersebut.
Pimpinan Proyek Jalan tol Jogja Solo paket 2.2, PT Jasamarga Jogja Solo, Dyah Ekawati telah mengungkapkan bahwa design gedung relokasi SD Negeri Nglarang sebenarnya sudah diselesaikan sejak tahun 2024.
Bahkan di akhir tahun lalu, juga telah disiapkan anggaran untuk membangun gedung sekolah baru.
Namun, ketika dicek dari Badan Pertanahan, tanah relokasi awal ternyata statusnya LSD dan LP2B. Hal ini membuat pihak tol kesulitan membangun.
"Kami sudah meminta pertunjuk dari Pemerintah Desa apakah akan dilanjutkan lahan tersebut, dengan risiko harus diurus dulu izinnya. Padahal secara anggaran kami sangat siap. Kalau izin belum diurus kami tidak bisa melakukan pembangunan karena urusannya dengan sanksi pidana," kata dia.(*)
