TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Lima pejabat utama Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Sulbr) dimutasi pada gelombang mutasi Polri Desember 2025.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/2781/XII/Kep/2025 tanggal 15 Desember 2025.
Selain pejabat utama Polda Sulbar, dua kepala kepolisian resor (Kapolres) dan satu wakapolri turut dimutasi.
Baca juga: Mutasi Polri, Kabid Humas Polda Sulbar ke Kaltara, Wakapolresta Mamuju Promosi
Berikut daftarnya:
1. Karo Ops Polda Sulbar
Kombes Pol ACH Imam Rifai ditunjuk sebagai Karo Ops Polda Sulbar.
Ia menggantikan Kombes Pol Nyoman.
Kombes Pol Nyoman dimutasi sebagai Kanagfasdal Rodalops Stamaops Polri.
2. Karo SDM Polda Sulbar
Kombes Pol Danu Agus Purnomo menggantikan Kombes Pol Indra Setiawan.
3. Kabid Keu Polda Sulbar
AKBP Agustan dipercaya menjabat Kabid Keu Polda Sulbar.
Ia menggantikan Kombes Pol Mulyono.
Sebelumnya, AKBP Agustan bertugas di Bidkeu Polda Sulsel.
4. Dirlantas Polda Sulbar
Kombes Pol Nurhadi Ismanto kini menjabat Dirlantas Polda Sulbar.
Ia menggantikan Kombes Pol Wahid Kurniawan.
Kombes Pol Wahid Kurniawan dimutasi ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kabid Humas Polda Sulbar
AKBP Arianto ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Sulbar.
Ia menggantikan Kombes Pol Slamet Wahyudi.
Kombes Pol Slamet Wahyudi dimutasi sebagai Kabid Humas Polda Kalimantan Utara.
Selain PJU, mutasi juga menyasar jabatan kewilayahan.
Dua Kapolres yang dimutasi:
1. Kapolresta Mamuju
Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi kini menjabat Kapolresta Mamuju.
Ia menggantikan Kombes Pol Ardi Sutriono.
Kombes Pol Ardi Sutriono dimutasi ke Baharkam Polri.
2. Kapolres Mamasa
AKBP Ariantony Utama Bagalino ditunjuk sebagai Kapolres Mamasa.
Ia menggantikan AKBP Muchlis Nadjar.
AKBP Muchlis Nadjar dimutasi ke Lemdiklat Polri.
Satu Wakapolres yang dimutasi:
Wakapolresta Mamuju
AKBP Arianto dimutasi dari jabatan Wakapolresta Mamuju.
Ia mendapat promosi sebagai Kabid Humas Polda Sulbar.
Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi Polri.
Sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Barat.(*)
