TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Berikut daftar provinsi dengan persentase kepesertaan JKN dari yang terendah hingga tertinggi di Indonesia. Lampung termasuk yang rendah. 

JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional, program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kepemilikan JKN adalah jika memiliki BPJS PBI, BPJS Non PBI, atau Jamkesda. 

Melansir data dari bps.go.id, Minggu (21/12/2025), Provinsi Lampung masuk dalam jajaran daerah dengan tingkat kepesertaan JKN yang masih rendah. Lampung tercatat menempati peringkat kesembilan terendah secara nasional.

Berikut detail persentase dan peringkatnya dari yang terendah hingga tertinggi:

1. Jambi – 61,04 persen.
2. Maluku – 65,53 persen.
3. Kalimantan Tengah – 67,89 persen.
4. Sumatera Utara – 68,69 persen.
5. Kalimantan Barat – 68,92 persen.
6. Jawa Barat – 70,62 persen.
7. Papua Tengah – 70,83 persen.
8. Nusa Tenggara Barat – 71,73 persen.
9. Lampung – 71,90 persen.
10. Jawa Tengah – 72,96 persen.
11. Riau – 73,30 persen. 
12. Sumatera Selatan – 73,33 persen.
13. Maluku Utara – 73,41 persen.
14. Jawa Timur – 73,86 persen.
15. Kalimantan Selatan – 74,32 persen.
16. Banten – 74,49 persen.
17. Bengkulu – 76,20 persen.
18. Papua Barat – 76,74 persen.
19. Nusa Tenggara Timur – 77,45 persen.
20. Sumatera Barat – 78,19 persen.
21. Papua – 79,90 persen.
22. Kep. Riau – 80,00 persen.
23. Sulawesi Tengah – 80,86 persen.
24. Kalimantan Timur – 83,00 persen.
25. Sulawesi Utara – 83,46 persen.
26. Kep. Bangka Belitung – 84,11 persen.
27. Papua Barat Daya – 84,13 persen.
28. Sulawesi Tenggara – 84,19 persen.
29. Sulawesi Selatan – 86,56 persen.
30. Gorontalo – 87,21 persen.
31. Kalimantan Utara – 88,40 persen.
32. Bali – 89,15 persen.
33. DI Yogyakarta – 89,27 persen.
34. Sulawesi Barat – 89,32 persen.
35. DKI Jakarta – 91,69 persen.
36. Papua Selatan – 92,19 persen.
37. Papua Pegunungan – 96,31 persen.
38. Aceh – 98,18 persen.

Pemprov Lampung Berbenah

Rendahnya angka ini menjadi sorotan dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Lampung, BPJS Kesehatan, dan pemerintah kabupaten/kota yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/7/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyebut, bahwa keberhasilan program JKN tidak bisa hanya diukur dari cakupan peserta, tetapi juga dari keaktifan dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Kita perlu fokus pada realisasi manfaat. Kalau kepesertaan tinggi tapi tidak aktif, itu tidak menjawab kebutuhan layanan masyarakat,” kata Marindo dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pemprov Lampung saat ini menganggarkan sekitar Rp95 miliar untuk menanggung kepesertaan JKN sekitar 3 juta jiwa atau 30 persen dari total penduduk.

Namun, tantangan utama justru ada pada koordinasi lintas sektor dan pembiayaan di level daerah.

Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia menambahkan, bahwa mutu layanan di fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian.

“Kalau pelayanannya buruk, masyarakat tidak akan percaya pada sistem,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas.

Ia berharap seluruh pihak terlibat aktif memperbaiki sistem agar target cakupan semesta (UHC) 98 persen tidak hanya jadi angka, tetapi benar-benar terasa dampaknya di masyarakat.