Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting di wilayah SBT hingga kinj, Minggu (21/12/2025).

Hal itu ditunjukkan melalui penandatanganan kesediaan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai orang tua asuh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) SBT, Warda Rumadan, mengatakan langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibangun sejak bulan sebelumnya. 

Seluruh dokumen pendukung program telah disiapkan guna memastikan program berjalan efektif.

“Penandatanganan kesediaan menjadi Orang Tua ASU ini merupakan langkah awal. Aksi nyata di lapangan akan dimulai pada Januari 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program Orang Tua ASU merupakan salah satu strategi penting dalam penanganan stunting karena tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menyasar faktor non-nutrisi yang menjadi penyebab stunting.

“Penanganan stunting tidak hanya soal makanan. Ada faktor lingkungan seperti sanitasi, jamban tidak sehat, rumah tidak layak huni, dan keterbatasan air bersih. Semua itu masuk dalam skema ASU non-nutrisi,” jelasnya.

Baca juga: Jalan Rusak di Kampung Kisar Ambon Ancam Keselamatan Pengendara

Baca juga: Jelang Nataru 2025, Kondisi Pasar Rakyat Bula Disorot Pedagang

Sementara itu, untuk ASU nutrisi, intervensi difokuskan pada pemenuhan makanan bergizi, terutama sumber protein hewani bagi keluarga berisiko stunting.

Warda menegaskan, program ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak hanya wilayah perkotaan. 

Setiap pimpinan OPD akan menjadi Orang Tua ASU di kecamatan asal masing-masing agar intervensi merata.

“Penanganan stunting kali ini tidak berbasis lokus seperti sebelumnya, tetapi mencakup seluruh kecamatan. Semua wilayah memiliki peran dan tanggung jawab,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, seluruh pimpinan OPD telah menyatakan kesediaan menjadi Orang Tua ASU sebagai bentuk komitmen bersama menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

“Semua OPD yang hadir menyatakan siap dan bersedia. Ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penanganan stunting,” tutupnya.(*)