TRIBUN-MEDAN.com - Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid mengungkap keanehan, ada menteri yang gigih mendorong agar Presiden Prabowo Subianto memberi izin tambang bagi Ormas Keagamaan.
Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).
Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.
Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.
Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU)
"Beliau (Luhut) menyatakan, 'Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan'," ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.
Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.
Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.
"Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya," ujar Yenny.
Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.
Lalu siapakah sosok Menteri yang ngotot pembagian jatah tambang untuk Ormas Keagamaan?
Diketahui pembagian jatah tambang untuk Ormas Keagamaan sendiri ditekan oleh Jokowi saat di masa akhir jabatannya sebagai Presiden RI.
Kebijakan izin tambang untuk ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah PP 96/2021, mengizinkan ormas mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas, dengan penawaran berlaku 5 tahun sejak PP 25/2024 terbit (30 Mei 2024).
Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan, yang mendelegasikan wewenang penawaran izin ke Menteri Investasi sebagai ketua Satgas.
Saat itu sejumlah menteri Jokowi sempat mengomentari perihal Perpres tersebut.
Meski saat ini disebut menolak, Luhut yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sempat malu-malu menyebut bahwa kebijakan ini merupakan rasa terima kasih negara terhadap Ormas.
Namun, kata Luhut, kebijakan ini memang rentan bermasalah maka meminta seluruh pihak untuk sama-sama mengawasi.
Berbeda dengan Luhut, Bahlil Lahadalia yang saat itu sebagai Menteri Investasi mendorong agar Perpres tersebut segera diwujudkan.
Bahlil menilai ini adalah keadilan bagi masyarakat lokal dan mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33, agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya dinikmati perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta.
Setelah Perpres diteken Jokowi, Bahlil pun mengakui dirinya yang mengusulkan agar Ormas-ormas Keagamaan bisa mengelola tambang.
Hingga saat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Prabowo Subianto, Bahlil yang kemudian merumuskan pembagian izin tambang ke Ormas-ormas Keagamaan.
Berbeda dengan Bahlil, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menolak keras pemberian izin tambang ke Ormas Keagamaan.
Politisi dari Nahdlatul Ulama (NU) itu bahkan sempat memberikan sindiran keras terkait dengan kebijakan tersebut.
Menurut Cak Imin, ketimbang tambang, seharusnya Ormas mendapatkan proyek Solar Cell atau pembangkit listrik tenaga surya agar lebih abadi.
“Mestinya untuk ormas-ormas itu bukan tambang yang harus didapatkan. tapi proyek solar cell. Mestinya itu yang abadi, duitnya juga besar," ujar Cak Imin saat pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
(*/TRIBUN-MEDAN.com)
Sumber: wartakota
Baca juga: Bertahan meski Dimadu Selama 10 Tahun, Istri Sah Ungkap Tiga Alasan Menolak Cerai dari Suami
Baca juga: Update Klasemen Liga Inggris Usai Man United Dikalahkan Aston Villa, Everton 0-1 Arsenal
