TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat peran negara dalam pemenuhan gizi anak dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
SPPG dirancang sebagai dapur modern yang memproduksi makanan bergizi dalam skala besar untuk mendukung tumbuh kembang jutaan anak sekaligus memperkuat fondasi kesehatan generasi masa depan.
Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memastikan akses gizi yang layak dan merata.
Baca juga: BGN Harap SPPG Kreatif Edukasi Anak soal Gizi: Driver MBG Boleh Berkostum Power Ranger
Makanan yang diproduksi di dapur SPPG akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan anak-anak yang membutuhkan, mulai dari desa hingga kawasan pinggiran kota. Dengan standar operasional terintegrasi, kualitas, kebersihan, dan kandungan gizi makanan diharapkan tetap terjaga secara konsisten.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian PU mencatat, sejak awal 2025 pemerintah telah membangun lebih dari 150 unit SPPG yang tersebar di berbagai provinsi dengan nilai investasi melampaui Rp1 triliun.
Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan prioritas wilayah terpencil dan perbatasan guna memastikan pemerataan akses gizi.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra utama. Pemerintah pusat membangun infrastruktur fisik, sementara pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, perizinan, serta kesiapan operasional dan distribusi layanan gizi.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, setiap unit SPPG dirancang sebagai dapur modern berstandar tinggi.
Fasilitasnya meliputi cold storage berkapasitas ratusan kilogram, ruang produksi higienis, sistem filtrasi air bersih, serta instalasi pengolahan limbah yang dibangun sesuai pedoman teknis nasional.
Baca juga: Prabowo Jenguk 3 Siswa Korban Kecelakaan Mobil SPPG di RSUD Koja, Presiden Sempat Tanyakan Ini
“Rata-rata satu SPPG mampu memproduksi sekitar 800 hingga 2.500 porsi makanan per hari, tergantung jumlah sekolah dan peserta didik di wilayah layanan,” ujar Dody, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur sosial dengan keterlibatan lebih dari 70 kabupaten/kota, peningkatan standar layanan publik, serta efisiensi anggaran daerah karena pemda tidak perlu menanggung biaya pembangunan fisik yang dapat mencapai Rp6–12 miliar per unit.
“Dengan lebih dari 150 dapur yang dibangun, Indonesia untuk pertama kalinya memiliki jaringan infrastruktur gizi yang terstandar dari Sabang hingga Merauke,” kata Dody.
