BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai mematangkan rencana pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Pembahasan tersebut digelar dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (22/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi terkait.

Wali Kota Pangkalpinang yang akrab disapa Prof Udin menegaskan, pembentukan BLK merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Wali Kota saat masa kampanye.

"Sebetulnya ini adalah dasar program kerja kami sejak berkampanye, yaitu menghadirkan Balai Latihan Kerja di Kota Pangkalpinang," ujar Prof Udin.

Ia menyampaikan, program tersebut telah dituangkan secara resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025–2029, khususnya pada agenda peningkatan mutu sumber daya manusia.

Menurutnya, pembentukan BLK menjadi kebutuhan mendesak mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang masih berada di atas angka 5 persen.

"Ini menjadi satu program besar yang harus kita kuatkan. Dinas Tenaga Kerja memiliki peran yang sangat penting, apalagi saya baru mengetahui bahwa dinas ini tergolong baru terbentuk," ungkapnya.

Prof Udin menekankan bahwa pelatihan tenaga kerja ke depan harus berbasis kompetensi dan sertifikasi nasional, bukan sekadar pelatihan seremonial tanpa dampak nyata.

"Pelatihan itu bukan sekadar dapat sertifikat yang ditandatangani kepala dinas atau wali kota. Itu tidak ada gunanya. Yang harus menandatangani adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," tegasnya.

Dengan sertifikasi dari BNSP, kata dia, peluang tenaga kerja lokal untuk masuk ke dunia industri akan jauh lebih besar.

"Pengalaman kita, lulusan sarjana ekonomi maupun lulusan SMK yang katanya siap kerja, tetap sulit menembus dunia kerja tanpa sertifikasi kompetensi. Itu yang kami pahami," jelasnya.

Lebih lanjut, Prof Udin menyoroti kondisi ketenagakerjaan lokal yang dinilai belum maksimal dalam menyerap peluang investasi.

"Percuma kita investasi di Pangkalpinang kalau yang bekerja orang luar. Orang kita hanya jadi tukang sapu, sopir, dan pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keahlian khusus," katanya.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan kuat perlunya ruang dan fasilitas pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Namun demikian, Prof Udin mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah saat ini belum memungkinkan pembangunan BLK secara fisik dalam waktu dekat. Pemkot masih memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan formal.

"Kondisi ekonomi saat ini belum mencukupi. Kita masih fokus pada pendidikan formal, salah satunya pembangunan SMP Negeri 11 yang sudah kita anggarkan," ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Pangkalpinang memutuskan untuk mengalihfungsikan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tuatunu menjadi BLK Kota Pangkalpinang.

"Kita minta Dinas Pendidikan menyerahkan dulu SKB tersebut. Nanti bisa dibagi, mana untuk SKB, mana untuk BLK, tergantung kondisi dan kuantitas tempatnya," jelas Prof Udin.

Langkah awal pengoperasian BLK tersebut telah dimulai melalui pelatihan tenaga kerja bersertifikasi nasional yang bekerja sama dengan BLK UPTP Belitung beberapa waktu lalu.

Ke depan, Pemkot Pangkalpinang menargetkan BLK ini akan fokus pada pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, terutama sektor-sektor yang diminati generasi muda.

"Hadirnya BLK diharapkan mampu menekan angka pengangguran, meningkatkan kompetensi pekerja lokal, serta mencegah warga bekerja ke luar negeri secara non-prosedural," pungkas Prof Udin.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)