Hasiolan EP/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, melaksanakan kegiatan masa reses di Kabupaten Probolinggo dan Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (21/12/2025).
Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyosialisasikan sejumlah program dan kebijakan pemerintah.
Rangkaian reses diawali dengan dialog di Pondok Pesantren Baitus Sholihin Genggong (BSG), Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong.
Pada kesempatan tersebut, diserahkan bantuan mobil operasional sekolah yang bersumber dari Kementerian Perhubungan.
Kegiatan serap aspirasi juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Ainul Hasan, Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Pada malam hari, dialog dengan masyarakat dilanjutkan di Kota Pasuruan sebagai bagian dari agenda reses.
Misbakhun menyampaikan bahwa masa reses merupakan momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara DPR RI dan masyarakat.
“Reses menjadi ruang dialog terbuka agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan keuangan negara dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan strategis untuk tahun anggaran 2026, mulai dari penguatan sistem subsidi, pengelolaan dana pendidikan, pendanaan riset, hingga program prioritas lainnya.
“DPR RI akan memastikan seluruh kebijakan itu disusun dan dilaksanakan secara bertanggung jawab,” kata Misbakhun.
Salah satu program prioritas yang disosialisasikan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara nasional ditargetkan menjangkau hingga 81 juta penerima manfaat.
Menurut Misbakhun, program ini akan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Khusus di Kabupaten Probolinggo, MBG direncanakan disokong oleh sekitar 100 SPPG yang ditargetkan beroperasi penuh pada akhir tahun.
“Selain meningkatkan kualitas gizi anak, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, pedagang bahan pangan, serta pelaku UMKM,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyampaikan keberlanjutan kebijakan subsidi energi, termasuk bahan bakar dan listrik, yang tetap diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Subsidi energi tetap dijaga agar benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil,” tuturnya.
Ia juga menyinggung kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, termasuk di wilayah terdampak bencana.
“Negara harus hadir, baik melalui kebijakan maupun kehadiran langsung di lapangan, terutama saat masyarakat menghadapi musibah,” kata Misbakhun.
Di setiap titik kegiatan reses, ia mengajak masyarakat mendoakan warga di sejumlah daerah, khususnya di Sumatra, yang terdampak longsor dan banjir bandang.
Baca juga: Dorong Akselerasi Pembangunan, Misbakhun: PP 38/2025 Jadi Terobosan untuk Pembiayaan Daerah
Menurutnya, pemerintah terus berupaya melakukan penanganan darurat dan pemulihan bagi warga terdampak.
