TRIBUN-TIMUR.COM- Deretan bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terpasang di sela-sela bunga dan pepohonan di area Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/12/2025). 

Kedua partai ini adalah partai besar di kala awal reformasi. 

Dalam catatan pemilihan umum (Pemilu), PPP dan Partai Hanura adalah mantan member dari dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Partai Hanura dua periode di DPR RI 2009 hingga 2019. 

Partai Hanura mendapat 17 kursi (3,4 persen) di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 3.922.870 suara (3,77 persen).

Partai Hanura mendapat 16 kursi (2,9 persen) di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2014, setelah mendapat sebanyak 6.579.498 suara (5,26 persen).

Pemilu legislatif 2019, Partai Hanura gagal mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2019, karena hanya mendapat sebanyak 2.161.507 suara (1,54 persen), tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

Baca juga: Tak Ingin Ricuh, Mardiono Warning Kader PPP Sulsel Tanpa Konflik

Pemilu legislatif 2024, Partai Hanura kembali gagal mendapatkan kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2024, karena hanya mendapat sebanyak 1.094.588 suara (0,72 persen) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

Langkah awal adalah merekrut pengurus dari berbagai latar belakang organisasi. 

Ketua DPD Partai Hanura Sulsel, Andi Muhammad Bau Sawa menyebut sejumlah pengurus lama tetap diakomodir karena dinilai memiliki kompetensi dan integritas.

Selain itu, ada pula wajah-wajah baru dari generasi muda yang energik.

Kepengurusan Hanura Sulsel dianggap mencerminkan keragaman masyarakat.

“Banyak yang berlatar organisasi seperti HMI, KNPI, maupun Kadin. Ada mantan birokrat, tokoh agama, hingga tokoh adat," tegasnya beberapa waktu lalu.

"Saya melihat susunan ini sebagai gambaran Indonesia mini karena semua unsur ada di dalamnya,” tambahnya. 

Sementara itu, PPP terlempar dari senayan pada Pemilu 2024 lalu sejak 1971. 

PPP mengumpulkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen 

Salah satu gerakan dari partai berusia 54 tahun ini adalah remajasasi kepengurusan. 

Sehingga, ketua umum DPP PPP Muhammad Mardiono  menegaskan, PPP tidak membedakan usia dalam menentukan pimpinan partai.

Baik kader muda maupun senior memiliki peluang yang sama, asalkan memiliki energi dan kapasitas untuk mengelola partai.

“Tidak ada dikotomi antara muda atau tua. Yang penting memiliki energi dan kemampuan untuk mengurus partai,” katanya. 

Lebih jauh, Mardiono juga menyoroti dinamika politik nasional yang akan dihadapi PPP, terutama dominasi pemilih dari kalangan generasi Z dan generasi milenial pada Pemilu 2029.

Karena itu, ia mendorong PPP untuk memperkuat kaderisasi dan mencetak agen-agen politik partai dari kalangan anak muda, yang ditanamkan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Kita harus meningkatkan kader-kader agen politik PPP di kalangan generasi Z dan milenial. Itu yang harus kita tanamkan sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.(tribun-timur.com/erlan saputra/renaldi cahyadi)