PATTALLASSANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, mengkritik keras kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Dialog Terbuka Refleksi Akhir Tahun 2025 di Baruga Panrannuangku, Pattallassang, Takalar, Sulsel, Senin (22/12/2025) malam.
Dalam forum tersebut, sektor perikanan menjadi sasaran utama karena kegagalan penyajian data dasar.
Ketegangan muncul saat moderator, Rijal Jamal, menantang Bupati menyebutkan OPD dengan rapor merah.
Menjawab tantangan itu, Daeng Manye langsung mencecar Dinas Perikanan Takalar terkait angka pasti ekspor ikan asal Takalar.
"Berapa jumlah ikan Takalar yang sudah diekspor sampai hari ini?" tanya Daeng Manye dari atas panggung.
Namun, jajaran Dinas Perikanan Takalar gagal menyajikan data konkret, baik volume maupun nilai ekspor.
Respon nihil ini membuat suasana Baruga sempat hening.
Baca juga: Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye: TPP ASN Takalar Dibayar Desember, Kado Akhir Tahun
Sambil memutar kursinya menghadap jajaran kepala dinas, Daeng Manye menegaskan bahwa ketidaksiapan data adalah hambatan besar bagi kemajuan daerah.
"Kita tidak bisa mengelola sektor unggulan kalau data paling mendasar saja tidak siap. Kalau data dasar tidak kita kuasai, kita akan sulit melompat lebih jauh," tegasnya.
Menurutnya, data ekspor merupakan instrumen vital untuk menarik investor dan menyusun kebijakan strategis.
Selain Dinas Perikanan Takalar, Bupati Takalar juga merinci empat OPD lain yang kinerjanya masih di bawah ekspektasi:
1. Dinas Lingkungan Hidup Takalar,
2. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Takalar,
3. Dinas Perpustakaan Takalar, dan
4. Dinas Peternakan Takalar.
Daeng Manye menyatakan bahwa evaluasi terbuka ini bukan untuk menyudutkan bawahan, melainkan bentuk transparansi publik.
Ia menginginkan birokrasi yang berbasis kinerja dan akurasi data, bukan sekadar rutinitas administratif.
Acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Hengky Yasin dan Ketua DPRD Muhammad Rijal.
Ratusan warga bahkan bertahan di halaman gedung karena kapasitas Baruga yang penuh.
Bagi Pemkab Takalar, dialog ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan birokrasi di tahun 2026 akan jauh lebih ketat dan transparan.(*)
