TRIBUNGORONTALO.COM – Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga Jumat (19/12/2025), nyaris menyentuh angka sempurna.
Capaian penerimaan daerah telah mencapai 99,27 persen dari total target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menyampaikan bahwa dari target pendapatan sebesar Rp1,683 triliun, realisasi yang berhasil dikumpulkan telah mencapai Rp1,671 triliun.
“Jadi dari Rp1,683 triliun, sudah mencapai Rp1,671 triliun,” ujarnya, Senin (23/12/2025).
Dengan sisa waktu hanya beberapa hari menjelang penutupan anggaran, Sukril optimistis angka tersebut akan menyentuh 100 persen.
Capaian ini bahkan sempat menempatkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah dengan kinerja penerimaan terbaik secara nasional.
“Evaluasi minggu lalu, Gorontalo peringkat satu secara nasional dalam persentase capaian penerimaan,” jelasnya.
Salah satu penopang utama tingginya realisasi pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target PAD sebesar Rp412 miliar, realisasinya justru melampaui target dan mencapai Rp442 miliar.
Sukril menjelaskan, kelebihan capaian PAD tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beberapa kali dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat komponen PAD yang belum sepenuhnya tercapai, khususnya dari sektor retribusi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: Siti Hindrawati Curhat Diusir Suami PPPK Gorontalo: Berkali-kali Diminta Pergi, Bertahan demi Anak
“Di Dinas PUPR terkait retribusi laboratorium, kemudian di Dinas Pertanian untuk retribusi penjualan produksi, itu baru mencapai 61 dan 70 persen,” ungkapnya.
Namun kondisi tersebut tertutupi oleh kinerja retribusi di OPD lain yang justru melampaui target.
Salah satu contohnya adalah RSUD Hasri Ainun Habibie.
“RSUD Hasri Ainun Habibie itu sudah 150 persen dari target Rp33 miliar, sekarang sudah di posisi Rp50 miliar,” beber Sukril.
Selain PAD, realisasi dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat juga menunjukkan capaian tinggi.
Hingga laporan terakhir, penerimaan transfer telah mencapai 95,93 persen.
Walaupun belum sepenuhnya menyentuh 100 persen, Sukril menilai angka tersebut sudah mencerminkan kinerja penerimaan yang optimal.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, realisasi masih berada di angka 83,26 persen.
Menurutnya, angka tersebut merupakan posisi evaluasi minggu sebelumnya dan masih berpotensi bertambah seiring berjalannya proses pencairan anggaran.
“Ini posisi minggu lalu, mungkin sekarang sudah mulai ada proses pencairan dana dan sebagainya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada akhir tahun sebelumnya, realisasi belanja berada di angka 96 persen.
Untuk tahun ini, target realisasi belanja diproyeksikan berada di kisaran 95 hingga 96 persen.
Tidak tercapainya belanja hingga 100 persen, menurut Sukril, bukan disebabkan oleh lemahnya kinerja daerah, melainkan karena adanya anggaran kegiatan yang tidak sepenuhnya ditransfer dari pusat.
“Tidak tercapai 100 persen karena ada program kegiatan yang anggarannya tidak cair. Misalnya DAK anggarannya Rp100 juta, tapi yang dikontrak hanya Rp95 juta, maka Rp5 juta tidak ditransfer ke kas daerah,” pungkasnya. (*)
