TRIBUNBEKASI.COM -- Puncak arus mudik periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diprediksi akan terjadi pada Rabu (24/12/2025). 

Puncak arus mudik yang sebelumnya diprediksi 20 Desember 2025 mengalami pergeseran.

Hal tersebut, berdasarkan pantauan kenaikan volume kendaraan yang masih berada di angka sekitar 12,2 persen dibandingkan hari biasa.

Kementerian Perhubungan memprediksi, terjadi jumlah pergerakan sebanyak 17,18 juta orang saat puncak arus mudik Nataru. 
 
Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang.

Jelang puncak arus mudik, skema rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. 

Pemerintah bersama Polri dan Jasa Marga pun menyiapkan penerapan contraflow hingga one way yang bersifat situasional.

Contraflow adalah suatu sistem rekayasa atau pengaturan lalu lintas dengan cara mengubah sebagian arah arus lalu lintas kendaran di jalan yang sedang mengalami kemacetan. Sedangkan One way merupakan suatu sistem rekayasa lalu lintas yang digunakan untuk mengubah jalur dari dua arah menjadi satu arah.

Pantauan sementara, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol masih terpantau aman dan lancar pada Selasa (23/12/2025) dini hari.

Hal itu, disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ketika bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono ketika melakukan koordinasi menghadapi puncak arus mudik libur Nataru.

Koordinasi tersebut, dilakukan saat Dudy meninjau National Traffic Management Center (NTMC) Polri, pada Selasa ini, sekira pukul 00.15 WIB.

"Kami bertiga dari Korlantas dan Jasa Marga melakukan koordinasi pada malam ini, melakukan evaluasi dan sejauh ini alhamdulillah situasi lalu lintas di ruas jalan tol berlangsung secara aman dan lancar," katanya.

Persiapan Jelang Puncak Nataru

Berbagai skema rekayasa lalu lintas disiapkan, mulai dari penerapan contraflow hingga one way. Namun, rekayasa lalu lintas itu, dilakukan dengan mempertimbangkan traffic counting atau jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan tol.

"Dan kami juga tadi berdiskusi mengenai ke depannya, mengantisipasi apabila terjadi kepadatan pada tanggal yang diperkirakan akan mulai terjadi arus puncak pada saat mudik nantinya,” ucap Menhub Duddy.

Korlantas Polri juga sudah menetapkan ambang batas kepadatan kendaraan sebagai dasar penerapan rekayasa lalu lintas selama Nataru. 

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, penerapan contraflow dilakukan berdasarkan hasil traffic counting yang terpantau real time melalui command center. Parameter tersebut, menjadi acuan utama sebelum dilakukan intervensi di lapangan.

Bila lonjakan arus masih terus meningkat, maka rekayasa lalu lintas akan ditingkatkan secara bertahap.

Ketika volume kendaraan mencapai angka 6.400 kendaraan per jam, maka contraflow akan diperluas menjadi dua lajur.

Lantas, bila naik lagi menjadi 6.400 kendaraan per jam, maka akan melakukan contraflow lajur dua. Ini semua dilakukan bertahap, sesuai kondisi di lapangan.

Jika contraflow satu dan dua lajur belum mampu mengurai kepadatan, Korlantas akan berkoordinasi dengan Kemenhub, serta pengelola jalan tol untuk menerapkan skema lanjutan.

Melalui koordinasi lintas sektor dan kesiapan rekayasa lalu lintas tersebut, diharapkan kondisi perjalanan masyarakat dapat berjalan lancar. 

Selanjutnya, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru.

Menhub Dudy menambahkan, terdapat dua isu penting yang perlu diantisipasi pada masa Angkutan Nataru 2025/2026, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem. 

Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait melalui Posko Nataru, serta menambah personel di area-area siaga.

Selain itu, mitigasi lainnya dilakukan pada semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, hingga kereta api.

Di sektor darat, Kemenhub menyiapkan buffer zone (zona penyangga), menerapkan delaying system, contraflow, hingga oneway secara situasional, termasuk pengaturan penyeberangan. 

Di sektor laut, Kemenhub menyiapkan kapal navigasi dan patroli, serta buffer zone di wilayah sekitar pelabuhan, termasuk menyiapkan pelabuhan alternatif.

Kemudian, di sektor udara, Kemenhub melakukan ramp check (pemeriksaan kelayakan jalan kendaraan angkutan umum), optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan. Di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS) dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.

Dikutip dari situs Kemenhub, Program Mudik Gratis telah disiapkan di sejumlah moda transportasi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyelenggarakan mudik gratis dari Jakarta dengan 10 rute tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. 

Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.

Kemudian, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang - Purwosari). 

Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. 

Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub juga menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran.

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan perusahaan terapkan Work From Anywhere (WFA) pada akhir bulan Desember 2025.

Perusahaan diimbau untuk menerapkan Work From Anywhere (WFA) kepada pekerja/buruh pada tanggal 29 hingga 31 Desember 2025.

Imbauan ini, disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan tujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

“Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” katanya dalam Konferensi Pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Meski begitu, penerapan WFA dapat dikecualikan bagi sektor-sektor tertentu yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan kelangsungan produksi, seperti sektor kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

Pekerja/buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya, serta menerima upah sebagaimana bekerja di tempat kerja biasa atau sesuai dengan perjanjian kerja.

Terkait jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan buruh yang bekerja secara WFA, diatur perusahaan agar pekerja tetap produktif.