TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, ungkap jika tak ada larangan terkait dinasti politik dalam struktur kepengurusan partai.

Hal itu tidak dilarang selama yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kemampuan.

Demikian kata Mardiono usai Muswil PPP Sulsel di Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (22/12/2025).

Diketahui, dalam pemilihan Ketua PPP Sulsel, dibentuk tim formatur untuk memilih ketua selanjutnya.

Namun, terdapat satu nama yang paling condong untuk menduduki posisi Ketua DPW PPP Sulsel.

Ia adalah Ilham Ari Fauzi, putra dari Amir Uskara.

Dimana, Amir Uskara adalah mantan Ketua DPW PPP Sulsel periode 2009-2014.

Tak lama berselang usai jabatannya berakhir, putra dari Amir Uskara juga mengemban posisi yang sam.

Pada tahun 2021, putra dari Amir Uskara yakni Imam Fauzan memimpin PPP Sulsel usai lolos di DPRD Sulsel pada saat itu.

Imam Fauzan menjadi Ketua DPW PPP periode 2021-2026.

Dirinya memimpin PPP Sulsel selama empat tahun enam bulan lamanya.

Namun, karena mendapatkan posisi Bendahara Umum di DPP PPP, Imam harus lebih cepat menyerahkan posisi Ketua DPW PPP Sulsel.

Saat ini nama adik dari Imam Fauzan yakni Ilham Ari Fauzi menjadi yang paling terdepan untuk memimpin PPP Sulsel.

Mardiono mengatakan, isu dinasti politik kerap disalahartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Padahal, menurutnya, demokrasi justru memberikan hak yang sama kepada setiap kader untuk berkiprah di partai, tanpa memandang latar belakang keluarga.

“Mengenai isu dinasti politik dalam struktur partai, hal tersebut tidak dilarang dalam demokrasi selama yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kemampuan,” katanya.

Ia menekankan, yang tidak dibenarkan dalam kehidupan berdemokrasi adalah ketika seseorang yang tidak memiliki kompetensi justru dipaksakan untuk menduduki jabatan strategis.

Apalagi, kaya dia, orang tersebut hanya memiliki faktor kedekatan atau hubungan keluarga.

“Yang tidak boleh itu kalau orang yang tidak punya kemampuan dipaksakan menduduki jabatan,” ungkapnya.

Adapun kata Mardiono, PPP membuka ruang yang sama bagi seluruh kader untuk berkontribusi dan menduduki posisi struktural di partai.

Penilaian terhadap kader, kata dia, harus didasarkan pada kualitas, kinerja, dan loyalitas terhadap partai.

“Selama memiliki kompetensi, setiap kader memiliki hak yang sama tanpa melihat latar belakang keluarganya,” jelasnya.