TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Muhidin M Said pulang kampung setelah 32 tahun berkarir sebagai legislator DPR RI-MPR RI.
DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang merupakan perwakilan rakyat, dipilih melalui pemilu, dan memiliki fungsi utama legislasi (membuat undang-undang), anggaran, serta pengawasan terhadap pemerintah, bekerja bersama Presiden dalam menyusun dan mengesahkan UU, serta menetapkan APBN.
Pria kelahiran Kabupaten Soppeng, 7 Oktober 1950 (umur 75) ini langsung memimpin Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menunjuk Muhidin M Said jadi Plt Ketua Partai Golkar Sulsel.
Muhidin pertama kali terpilih sebagai anggota MPR RI utusan daerah periode 1992-1997.
Sejak saat itu, dia tak pernah putus menjadi legislator di senayan DPR RI.
Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini seangkatan dengan Ketua DPRD Sulsel periode 2009-2019, M Roem.
• Muhidin Pastikan Taufan Pawe Tak Maju Musda Golkar Sulsel: Beliau Sudah Legowo
Muhidin M Said menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat.
Bahkan ia memuji kekompakan kader Golkar sejak penjemputan di bandara hingga tiba di sekretariat partai.
“Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih juga karena sudah dijemput. Saya dijemput di kampung saya sendiri, ini luar biasa. Kekompakan kader Golkar di Sulsel sangat luar biasa,” ujar Muhidin.
Ia menegaskantugas utamanya sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel adalah memastikan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) berjalan dengan baik hingga terpilihnya ketua definitif yang baru.
“Tugas saya hanya satu, melaksanakan Musda dan melahirkan ketua baru,” tegasnya di hadapan para kader.
Muhidin juga menyinggung tantangan besar yang akan dihadapi Partai Golkar ke depan.
Menurutnya, Golkar memiliki posisi strategis dalam dinamika politik nasional dan kerap dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kontribusi pemikiran melalui kajian-kajian kebijakan.
“Partai Golkar punya tantangan besar ke depan. Golkar selalu dipercaya oleh presiden untuk membuat kajian-kajian strategis,” kata politisi senior kelahiran Soppeng tersebut.
Muhidin M. Said merupakan anggota DPR‑RI petahana terlama, dengan rekam jejak legislatif yang mencakup total 32 tahun lebih di lembaga tinggi negara jika dihitung sejak awal masa jabatannya di MPR pada 1 Oktober 1992 hingga saat ini.
Setelah tiga periode di MPR (1992–2004), ia terpilih menjadi anggota DPR‑RI pada Pemilu 2004 dan berhasil mempertahankan kursinya selama lima periode berturut-turut (2004–2029), menjadikannya legislator aktif dengan masa tugas terpanjang di kalangan rekan sejawatnya.
Sekolah Rakyat di Palu (1958–1964)
SMP Negeri 2 Palu (1964–1967)
SMA Negeri 1 Palu (1967–1970)
S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (1971–1975)
S-2 Administrasi Bisnis, Jakarta Institute of Management Studies (1997–1998)
Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako (1974–1976)
Bendahara Umum HMI Cabang Palu (1982–1984)
Ketua DPD I KNPI Sulawesi Tengah (1982–1985)
Ketua BPD Gapensi (1984–1990)
Ketua DPD I AMPI Sulawesi Tengah (1985–1990)
Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Tengah (1987–1991)
Ketua Umum Kadin Sulawesi Tengah (1999–2004, 2004–2008)
Wakil Ketua DPD Partai Golkar (2000–sekarang)
Ketua Pengda Perbasi Sulawesi Tengah (2002–2012)
Ketua Kosgoro 1957 (2007–sekarang)
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar (2009–2015)
Dewan Penasehat Kadin (2010–2015)
Ketua Bidang Infrastruktur dan Transportasi DPP Partai Golkar (2016–2019)
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar (2019–2024)
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako
Komisaris Utama PT Sarana Ventura Sulawesi Tengah
Komisaris Utama PT Bhakti Kencana Mandiri
Komisaris Utama PT Sarana Perumahan
Komisaris Utama PT Bhakti Baru Rediapratama
Anggota MPR-RI Utusan Daerah Sulawesi Tengah (1992–2004)
Anggota DPR-RI (2004–sekarang)
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2019)
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019–sekarang)
Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019–sekarang) (*)
