Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, menegaskan komitmennya untuk mendatangkan investasi di daerahnya.

Ia menilai, investasi menjadi faktor paling menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

Penegasan tersebut disampaikan Fachri saat membuka Diskusi Publik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bertema Mendorong Investasi, Menyokong Kemandirian Fiskal Daerah, yang digelar di Pukasera Kota Bula, Selasa (23/12/2025).

Menurut Fachri, secara teori maupun praktik, pertumbuhan ekonomi yang kuat hanya dapat dicapai apabila suatu daerah mampu menarik investasi, khususnya dari sektor swasta.

“Kalau kita bicara tentang teori ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa kuat, hanya bisa kita harapkan bila ada investasi di mana pun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengalaman nasional menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari aktivitas investasi dan peran sektor swasta.

“Pertumbuhan ekonomi di negara kita mayoritasnya disebabkan karena ada investasi, ada sektor swasta yang bekerja,” katanya.

Baca juga: Akses Vital Jazirah Leihitu Terputus, Camat Klaim Koordinasi Berjalan

Baca juga: Penangguhan Penahanan Jelian Wariaka Dipertanyakan, Kuasa Hukum Kritik Kinerja Polres Pulau Buru

Kata dia, daerah akan sulit berkembang apabila hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran pemerintah pusat.

“Bisa dibayangkan kalau tidak ada sektor swasta, lalu kita hanya mengandalkan anggaran negara ataupun anggaran daerah, saya yakin kita akan sulit sekali mencapai pertumbuhan yang kita inginkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Bupati SBT itu juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan pemerintah pusat memberikan dampak nyata bagi daerah, termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Ini tidak mudah, karena dalam APBD kita kali ini imbas dari efisiensi ini terasa oleh semua,” katanya.

Meski demikian, Fachri menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap meyakini kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah pusat tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Kita percaya bahwa pemerintah pusat dalam kebijakannya tidak mengabaikan perhatiannya terhadap masyarakat,” tutup Fachri.(*)