SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD pada Pilkada 2029, terus bergulir dan memicu pro kontra di kalangan partai politik termasuk di tingkat Jawa Timur.
Atas wacana itu, PDIP yang meminta agar kajian dilakukan mendalam sementara PKB sebelumnya mendukung mekanisme ini.
Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah saat dikonfirmasi di Surabaya belum lama ini meminta agar wacana tersebut dipikirkan secara mendalam.
Sebab PDIP tidak ingin wacana kepala daerah dipilih parlemen ini justru membuat iklim demokrasi menjadi mundur. “Hati-hati. Kita sudah maju, tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” kata Said, Selasa (23/12/2025).
Jika dilihat sejarah demokrasi di tanah air, kepala daerah memang pernah dipilih oleh DPRD. Pilkada langsung baru digelar pada 2005.
Said mengatakan, wacana kepala daerah dipilih DPRD yang saat ini terus bergulir harus dipikirkan secara komprehensif.
“Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita, apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?” ucap politisi senior PDIP itu.
Said yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menegaskan, kajian mendalam perlu terus dilakukan termasuk mengenai apakah biaya politik bisa berkurang dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Said pun sangsi mengenai hal ini.
“Saya minta hati-hati kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost politics. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” ujarnya.
Ketimbang memperdebatkan biaya politik semacam ini, Said lebih berharap seluruh parpol melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik politik uang.
“Melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” ujarnya.
Sementara pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengungkapkan, pro kontra atas wacana ini merupakan hal wajar. Jika dilihat dari efisiensi biaya, bisa saja mengembalikan pemilihan ke DPRD bisa lebih efisien.
“Tetapi kalau dilihat dari sudut substantif demokrasi akses dan partisipasi pelibatan publik secara luas bisa jadi kita akan mengalami kemunduran,” kata Surokim kepada SURYA.
Surokim memandang, sebetulnya tantangan demokrasi selama ini adalah di budaya transaksional yang selalu membawa residu bagi pemilihan langsung.
Sehingga hampir di semua elemen menjadi bermasalah dan problematik. Sehingga praktik semacam ini yang perlu diatasi.
“Tantangannya menurut saya bukan mengembalikan kepada sistem perwakilan melalui DPRD tetapi bagaimana agar praktik-praktik negatif dan residu-residu pemilihan langsung bisa diminimalisasi dan terus bisa diperbaiki,” ujar Wakil Rektor UTM ini.
PKB sebelumnya terang-terangan mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD. Evaluasi terhadap sistem Pilkada dinilai penting dilakukan di antaranya lantaran biaya politik Pilkada langsung yang semakin tinggi.
Dukungan terhadap wacana ini sebelumnya disampaikan di sela pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim yang berlangsung di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungannya.
Mulanya Gus Halim mengatakan bahwa Muswil menjadi momentum untuk konsolidasi sekaligus menetapkan target Pemilu mendatang.
PKB sebagai partai pemenang di DPRD Jatim hasil Pemilu 2024, menargetkan bisa sukses kembali termasuk memenangkan pemilihan gubernur Jatim. “Para ketua partai di Jawa Timur hampir sepakat untuk Gubernur dipilih oleh DPRD,” ujar Gus Halim.
Sembari berseloroh, Gus Halim mengatakan mayoritas pimpinan parpol mengeluh sulitnya faktor komunikasi dengan gubernur. “Karena itu, kami mendukung usulan agar Gubernur dipilih oleh DPRD,” ungkap Gus Halim.
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih oleh DPRD. Cak Imin mengaku pernah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan Pilkada langsung, Cak Imin menilai biaya politik menjadi semakin tinggi. “Itu baru omong-omong, soal terbukti tidaknya tergantung revisi paket undang-undang politik,” ungkap Cak Imin.
Menurut Cak Imin, hampir semua parpol menyadari Pilkada langsung tidak produktif. “Itu perlu kita evaluasi,” ungkap Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) ini. ****
