Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mencatat sebanyak 481 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah selesai diperbaiki sepanjang tahun 2025.
Perbaikan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Tanara, Carenang, dan Cikeusal.
Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, mengatakan program penanganan Rutilahu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 ini perbaikan rumah tidak layak huni telah selesai sebanyak kurang lebih 481 unit,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).
Baca juga: Kapolda Banten Targetkan Polisi Punya Hunian Layak, Sejalan Program Nasional Sejuta Rumah
Ia menjelaskan, ratusan unit Rutilahu tersebut bersumber dari berbagai pendanaan. Sebanyak 100 unit berasal dari pemerintah pusat, 37 unit dari Pemerintah Provinsi Banten, 25 unit dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, 98 unit dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sekitar 200 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.
Ia berharap rumah yang telah diperbaiki dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima bantuan.
“Saya berharap rumah yang diterima ibu-ibu semua ini dapat digunakan dengan aman dan nyaman, serta dirawat dengan baik,” katanya.
Menurutnya, program Rutilahu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi warga yang sebelumnya tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Dengan adanya kolaborasi dari berbagai elemen, kini hunian tersebut telah layak ditempati.
Meski demikian, Ratu Rachmatuzakiyah mengakui bahwa pekerjaan rumah Pemkab Serang masih cukup besar.
Saat ini, jumlah Rutilahu yang masih membutuhkan penanganan mencapai 7.119 unit.
“Masih banyak yang harus kita tangani. Sisanya masih ada sekitar 7.119 rumah,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, kata Ratu Zakiyah, Pemkab Serang menargetkan perbaikan 324 unit Rutilahu, meskipun di tengah keterbatasan fiskal akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Memang ini tidak mudah karena keterbatasan anggaran. Biaya penanganan Rutilahu cukup besar, sehingga kami harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan perusahaan, untuk turut berperan aktif melalui penyaluran dana CSR.
“Kabupaten Serang memiliki banyak perusahaan. Saya mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Serang melalui CSR, khususnya untuk penanganan Rutilahu,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, penanganan Rutilahu di Kabupaten Serang dapat dipercepat.
“Jika kita bersama-sama, saya yakin tidak ada yang tidak bisa. Penanganan Rutilahu bisa lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang dapat terus meningkat,” pungkasnya.
