Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Muhammad Junaidi menilai, pemerintah daerah saat ini belum memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menambah anggaran iuran BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBD.

Menurut anggota Fraksi Demokrat ini, meski keinginan untuk menambah alokasi anggaran tersebut ada, kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Tentu kita berharap ada tambahan anggaran dari APBD untuk BPJS. Namun mengingat besarnya efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, tentu pemda baik provinsi maupun kabupaten belum mampu untuk memperbesar iuran yang bersumber dari APBD tersebut,” kata Junaidi, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah juga harus disandingkan dengan komitmen kepala daerah terhadap janji politik lainnya, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur.

“Keinginan pasti ada, tapi kalau disandingkan dengan janji politik kepala daerah yang berkomitmen pada perbaikan infrastruktur, maka daerah akan kesulitan membagi anggaran,” jelasnya.

Selain soal anggaran, Ketua DPC Demomrat Lampung Selatan ini juga menyoroti rendahnya aktivasi peserta BPJS Kesehatan di Lampung. 

Junaidi berharap BPJS Kesehatan lebih masif dalam melakukan sosialisasi terkait program pemutihan tunggakan iuran yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat.

“Untuk meningkatkan aktivasi peserta, kita berharap BPJS juga mensosialisasikan program pemutihan BPJS yang sudah ada. Jangan cuma penagihan saja yang jemput bola,” tegasnya.

Ia bahkan menantang agar data partisipasi program pemutihan BPJS di Lampung dibuka ke publik agar dapat dievaluasi bersama.

“Coba kawan-kawan media cek, berapa jumlah peserta BPJS yang sudah ikut program pemutihan di Lampung ini,” pungkas Junaidi.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)