TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Banjir bandang Padang meninggalkan dampak kerugian besar dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun.

Pemerintah Kota Padang membeberkan rincian kerugian yang paling besar berasal dari kerusakan infrastruktur dan rumah warga pascabanjir bandang akhir Desember 2025.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan, banjir bandang Padang menyebabkan kerusakan infrastruktur dengan nilai paling dominan.

Dari total kerugian Rp 1,3 triliun, sektor infrastruktur mencatat angka tertinggi. Kerugian tersebut terutama berasal dari kerusakan infrastruktur serta rumah warga akibat bencana alam tersebut.

“Untuk Kota Padang, kerugian akibat banjir bandang ini diperkirakan mencapai lebih kurang Rp 1,3 triliun,” ujar Maigus Nasir kepada wartawan saat mendampingi kunjungan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rangka penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir bandang di RT 03/RW 04, kawasan Koto Tuo, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Rabu (24/12/2025).

Baca juga: Banjir Bandang Padang Timbulkan Kerugian Rp 1,3 Triliun, Infrastruktur Rusak Terparah

Ia merinci, dari total kerugian tersebut, kerusakan infrastruktur mencapai sekitar Rp 830 miliar.

Sementara kerusakan rumah warga, termasuk rumah rusak berat, hanyut, rusak ringan, serta fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan musala, ditaksir mencapai Rp 350 miliar.

“Rinciannya, kerusakan infrastruktur mencapai Rp 830 miliar lebih. Kemudian rumah rusak berat dan hanyut, termasuk yang rusak ringan, sekolah, masjid, dan musala, itu mencapai sekitar Rp 350 miliar. Sehingga total kerugian kita mencapai Rp 1,3 triliun,” jelasnya.

Dengan besarnya dampak kerugian tersebut, Maigus Nasir berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat agar Kota Padang dapat segera bangkit pascabencana.

“Kami mohon dukungan Bapak (Fadli Zon) untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Presiden, agar Kota Padang tidak terlalu lama menghadapi kesulitan dan bisa kembali normal seperti sedia kala,” ujarnya.

Baca juga: Buya Mulyadi Kawal Hak Korban Banjir Bandang Padang, Pastikan Bantuan Pemerintah Tepat Sasaran

Meski demikian, Maigus Nasir mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan bencana di Kota Padang, meskipun bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Sekalipun tidak masuk kategori bencana nasional, respons pemerintah pusat luar biasa. Alhamdulillah, masa tanggap darurat sangat terbantu oleh dukungan dari pusat,” ungkapnya.

Saat ini, Pemerintah Kota Padang juga tengah memfokuskan upaya pada pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bandang dan longsor.

“Kita sekarang dalam tahap persiapan pembangunan hunian tetap. Lebih dari 60 persen ditangani secara mandiri oleh Kota Padang, sementara sebagian lainnya dibantu pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR yang saat ini sedang membangun hunian tetap,” pungkasnya.(*)