TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi curhatan Presiden Prabowo Subianto terkait ada pihak yang menghambat penertiban kawasan hutan Indonesia.
Isu ini menjadi sorotan usai bencana banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatra berdampak dahsyat bagi kehidupan masyarakat setempat.
Terbaru, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa rentetan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra belakangan ini bukan sekadar fenomena alam biasa.
Dari pengamatan dan temuan di lapangan, diduga kuat maraknya alih fungsi lahan yang melanggar aturan.
Hal inilah yang ditengarai memiliki keterkaitan kuat dengan bencana yang terjadi.
Pernyataan tegas ini disampaikan Jaksa Agung di sela acara penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (24/12).
Sementara itu, pada momen yang sama Presiden Prabowo Subianto membahas sulitnya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan, menindak, dan menyelamatkan aset negara di kawasan hutan Indonesia.
Dikutip dari Tribunnews.com, Prabowo memahami bagaimana para Satgas PKH harus menembus medan yang sulit serta melawan garangnya "musuh-musuh berkepentingan" di lapangan.
Baca juga: Susi Pudjiastuti Sedih Tahu Benih Lobster di Pangandaran Dikuasai Mafia, Doakan Ditenggelamkan Laut
Prabowo menyadari bahwa ada sejumlah pihak yang sengaja menghambat penyilidikan kasus di kawasan hutan ini.
Sehingga, ia mengungkapkan bahwa proses penertiban kawasan hutan tak mudah dilakukan karena faktor tersebut.
Respon tegas pun diberikan Susi Pudjiastuti.
Saat menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo, Susi memang dikenal tegas dan garang.
Bahkan ia memiliki sebuah geberakan terkait jargon 'tenggelamkan'.
Istilah ini bukan sekedar kata biasa.
Jargon ini digunakan sebagai seruan tegas dalam kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.
Saat menanggapi pernyataan Prabowo soal adanya pihak yang mencoba menghalang-halangi penyelidikan, Susi Pudjiastuti menggunakan kembali jargon tersebut.
Susi Pudjiastuti juga mengingatkan agar Prabowo tak boleh lengah dan kalah menghadapi para perusak hutan tersebut.
Sebagai Presiden RI, Prabowo harus bisa mengatur seluruh warga negaranya untuk tunduk pada pemerintahan.
Susi Pudjiastuti meyakini jika semua fakta dibuka ke publik, masyarakat akan berada di belakang Prabowo untuk membela Presidennya.
Hal itu disampaikan Susi Pudjiastuti di akun media sosial X @susipudjiastuti, Rabu (24/12/2025).
Dalam sebuah acara yang digelar di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025), Prabowo menyampaikan apresiasinya pada Satgas PKH.
Pasalnya, Kejaksaan Agung dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 6 triliun, dengan detail R 6.625.294.190.469,74.
Uang tersebut didapat dari hasil penagihan denda administratif pelanggaran kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejagung dan Satgas PKH.
Uang tersebut kemudian disetorkan ke negara melalui Menteri Keuangan yang disaksikan langsung Presiden Prabowo.
Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung memberikan penghargaan atas kinerja Satgas PKH yang telah melakukan penyelamatan keuangan negara.
“Saya berterima kasih atas nama negara, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit, di medan-medan yang sulit,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebut proses penertiban kawasan hutan bukan pekerjaan ringan. Sebab, Satgas PKH harus melakukan verifikasi hingga jutaan hektare lahan. Mereka juga menghadapi berbagai bentuk perlawanan di lapangan.
“Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare, tidak sedikit luas lahan. Jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi,” kata Prabowo.
Prabowo pun mengetahui para anggota satgas tersebut pasti mendapatkan tekanan dan perlawanan dari masyarakat hingga preman bayaran.
“Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita pahami, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas,” ujar Prabowo.
Untuk itu, Prabowo berterima kasih kepada para petugas tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan loyalitas kepada negara.
Terlebih, kerja-kerja Satgas PKH dilakukan jauh dari sorotan media dan figur publik atau influencer.
“Ini dilakukan di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger, dan sebagainya.”
“Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita,” tandasnya.(*)
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/ Igman Ibrahim)(TribunnewsSultra.com/Desi Triana)
