TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan, 65 persen layanan pendidikan di Provinsi Aceh akan beroperasi kembali.
"Terkait dengan layanan pendidikan, di Provinsi Aceh sekitar 65 persen sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali," ujar Pratikno dalam siaran langsung konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Kamis (25/12/2025).
Ia menjelaskan, proses pembersihan hingga revitalisasi terus dikebut agar anak-anak dapat kembali bersekolah pada tahun ajaran baru.
"Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, dan seterusnya untuk menyonsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026," imbuhnya.
Sementara itu, kesiapan layanan pendidikan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah hampir mencapai 90 persen.
"Tingkat kesiapan operasionalitas sekolah sudah mendekati 90 persen," tutur dia.
Pratikno memastikan pemerintah akan mengupayakan berbagai usaha agar proses belajar mengajar formal bisa kembali berjalan pada awal Januari 2026.
Sebagai informasi, BNPB mengungkapkan data terkini korban tewas banjir Sumatera telah mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025.
Angka korban tewas tertinggi tercatat berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang. Masih ada 173 orang yang hilang akibat bencana ini.
Selain itu, banjir merusak 157.838 rumah, terdiri dari 47.165 rumah rusak berat, 33.276 rumah rusak sedang, dan 77.397 rumah rusak ringan.
Adapun fasilitas umum yang rusak mencapai 1.900 unit. Fasilitas kesehatan yang rusak mencapai 200 unit.
Fasilitas pendidikan yang rusak mencapai 875 unit, rumah ibadah 806 unit, gedung perkantoran 291 unit, dan jembatan 734 unit.
Perpanjang masa tanggap
Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana pascabanjir di provinsi tersebut. Juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, menyebut status tanggap darurat diperpanjang hingga 8 Januari 2026 mendatang.
Muhammad MTA menyatakan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi diperpanjang selama 14 hari. Ini merupakan perpanjangan masa tanggap darurat bencana yang dikeluarkan Pemprov Aceh.
"Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026," kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Kamis (26/12/2025).
Perpanjangan status tanggap darurat tersebut ditetapkan setelah rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh serta mempertimbangkan laporan analisis cepat pos komando tanggap darurat bencana Aceh.
Selain itu, Muhammad MTA mengatakan, tanggap darurat diperpanjang setelah rapat virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025 serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.
Dengan perpanjangan status tanggap darurat bencana, ia menyatakan Gubernur Aceh menginstruksikan kepada seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder lainnya untuk mempercepat pendistribusian logistik bagi korban terdampak, baik yang di pengungsian serta rumah warga hingga ke desa pelosok terisolasi.
"Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM," kata Muhammad MTA dikutip Antara.
Gubernur Aceh pun disebut meminta semua pihak memberi layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat terdampak dengan memfungsikan eluruh rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Aceh yang masih terisolasi.
Gubernur Aceh juga meminta agar proses belajar mengajar anak terdampak bencana dipersiapkan sebaik-baiknya, serta menyediakan akaian, sepatu, tas serta perlengkapan lainnya agar sekolah dapat berjalan baik.
"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini," kata Muhammad MTA.
(*/ Tribun-medan.com)
