Oleh Sitti Hadijah

Dosen Fekon Unsulbar/Mahasiswi Ph.D ISDEV Universiti Sains Malaysia

TRIBUN-SULBAR.COM – Isu kecurangan (fraud) dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan masih menjadi tantangan besar di lembaga sektor publik saat ini. Menanggapi hal tersebut, Sitti Hadijah, Dosen Fekon Unsulbar yang juga mahasiswi Ph.D di ISDEV Universiti Sains Malaysia, memaparkan pentingnya mengadopsi prinsip Akuntansi Islam dalam membangun pemerintahan yang amanah.

Landasan Al-Baqarah 282: Kunci Pengelolaan Keuangan

Menurut Sitti, Islam melalui Al-Qur’an telah memberikan panduan tegas terkait transaksi keuangan. Hal ini tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

Ia menjelaskan bahwa standar akuntansi bukan sekadar angka, melainkan elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan publik.

Dengan standar yang tepat, masyarakat bisa memperoleh informasi yang memadai, terpercaya, dan relevan tanpa meninggalkan nilai dasar Islam.

Beda Akuntansi Islam vs Konvensional

Ada perbedaan mendasar antara pendekatan Islam dan konvensional dalam hal etika. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti integritas, keadilan, amanah, dan kebenaran memiliki makna yang jauh lebih mendalam.

"Dalam akuntansi konvensional, masih ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Padahal, sebuah institusi sangat membutuhkan akuntan yang andal dan dapat dipercaya untuk mengelola keuangan secara efektif," tulisnya dalam poin pemikiran tersebut.

Amanah: Bukan Sekadar Laporan di Atas Kertas

Sikap amanah menjadi ruh dalam Akuntansi Islam. Menariknya, amanah di sini tidak hanya diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atau pengambil kebijakan semata.

Lebih dari itu, ada aspek Sinergitas Langsung dengan Allah SWT.

Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa semuanya akan diberikan balasan dari Allah SWT. Kesadaran inilah yang menjadi kontrol diri agar seseorang tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya

Melawan Fraud dan Lemahnya Pengawasan

Saat ini, fenomena fraud, ketidakefisienan, hingga lemahnya pengawasan internal telah menjadi isu global di berbagai negara. Sektor publik pun dituntut untuk lebih transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Sitti menekankan bahwa penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan adalah komponen krusial. Selain sistem yang kuat, diperlukan juga kepemimpinan yang etis serta budaya organisasi yang sehat.

Hal ini sejalan dengan persepsi positif masyarakat terhadap transparansi keuangan di lembaga pendidikan Islam, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai ini memang diharapkan oleh publik.

Solusi Tekan Korupsi dan Sejahterakan Rakyat

Untuk memberantas tindakan kecurangan di sektor publik, faktor etika individu tidak bisa dikesampingkan. Hubungan spiritual antara manusia dengan Sang Pencipta menjadi benteng terakhir.

Jika setiap pejabat dan pengelola keuangan sadar bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir, maka potensi fraud bisa ditekan secara signifikan.

Berkurangnya fraud akan memudahkan negara dalam melaksanakan program kerja yang berfokus pada pelayanan adil demi kesejahteraan masyarakat (Wallahu a’lam bish-shawab)