TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar mengungkapkan, sudah berkomunikasi dengan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya terkait struktur kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Hal ini menindaklanjuti hasil rapat pleno PBNU yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) lalu.
KH Miftachul Akhyar mengatakan, dia sudah menyampaikan kepada Gus Yahya agar tidak merasa tersinggung dengan hasil pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU.
Menurutnya, Gus Yahya harus menanti rapat pleno selanjutnya apabila tidak setuju dengan rapat pleno di Hotel Sultan beberapa waktu lalu itu.
"Ya, saya sudah bilang kok. 'Sampeyan (Gus Yahya) jangan tersinggung. Kalau pleno yang belum diubah ini, menanti plenonya yang datang. Ya seperti itu yang saya sampaikan," ungkap Miftachul Akhyar, kepada wartawan usai acara doa bersama PBNU di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Jumat (26/12/2025).
Miftachul Akhyar kembali menegaskan, saat ini kepengurusan PBNU masih berdasarkan hasil rapat pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum.
"Ya, hasil pleno (Hotel Sultan) kan masih belum dinasakh (dihapus), belum diralat kan," jelasnya.
Hal tersebut sebagaimana hasil rapat pleno penetapan penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Rapat pleno dipimpin oleh Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tidak hadir dalam rapat pleno ini.
Mohammad Nuh menyampaikan, hasil rapat telah memutuskan Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa menjabat sebagai Pj Ketum PBNU.
Baca juga: Idrus Marham Sambut Islah PBNU: Muktamar Jalan Bermartabat Akhiri Konflik
"Yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak K.H. Zulfa Mustofa," kata Mohammad Nuh, dalam konferensi pers, Selasa malam.
Nuh menuturkan, KH Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU ke depan dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga pelaksanaan Muktamar NU di 2026.
"Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan di 2026," ucap Nuh.
Seperti diketahui, isu pemakzulan Gus Yahya tengah menjadi perbincangam publik beberapa waktu belakangan.
Pengurus Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memberhentikan KH Yahya Stquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum.
Pemberhentian tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang tindak lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU.
Surat bertanggal 25 November 2025 tersebut ditandatangi oleh Wakil Rais Aam PBNU KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Aam PBNU KH. Ahmad Tajul Mafatikhir.
"Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," tulis surat tersebut.
Dalam surat tersebut PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno untuk menentukan pimpinan dari PBNU.
"Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama," tambah keterangan surat tersebut.
A'wan PBNU KH Abdul Muhaimin membenarkan surat tersebut beredar di kalangan pengurus PBNU.
"Valid. Sudah beredar luas di WAG jaringan Nahdhiyyin," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (26/11/2025).
Dalam surat tersebut, Abdul Muhaimin mengatakan bahwa Gus Yahya tidak boleh lagi mengatasnamakan PBNU.
"Dan tidak boleh mengatasnamakan PBNU serta menggunakan fasilitas PBNU. Itu yang beredar," katanya.
