TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU-  Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II di Desa Tapandullu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya terealisasi. 

Sebelumnya, warga sempat dibayangi kekhawatiran akan gagal salur, menyusul insiden pencurian dana desa yang terjadi pada Juni lalu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mamuju, Muhammad Fausan Basir, turun langsung memantau penyaluran tersebut didampingi, Pendampimg Desa Kecamatan Simboro, Andi Lasinrang, Kepala Desa Tapandullu, Rahmat, dan Ketua BPD, Haris.

Baca juga: 7.259 Warga Sulbar Melepas Lajang hingga Akhir 2025, Ada 950 Pasangan Memilih Menikah di Juni

Baca juga: Polman Peringati HUT ke-66 Tahun, Berikut Daftar Bupati dari Tahun 1960

Fausan menyebut kelancaran pencairan ini merupakan hasil langkah tegas Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras pemerintah daerah dalam hal ini, Bupati Mamuju dan Kepala Desa didampingi Ketua BPD, teman-teman di Tapandullu menemukan jalan keluar sehingga dana desa tahap 2 sudah bisa didistribusikan hari ini," ujar Fausan saat ditemui di lokasi penyaluran, Kantor Desa Tapandullu, Senin (29/12/2025).

Penyaluran kali ini difokuskan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk enam bulan kedua. Sebanyak 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing menerima Rp1,8 juta. 

Fausan mewanti-wanti warga agar menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pokok, bukan keinginan konsumtif.

"Manfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan agar bisa bertahan (survive) untuk beberapa waktu ke depan," tambahnya.

Terkait informasi mengenai pemotongan dana, Fausan mengklarifikasi aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81.

Ia menegaskan bahwa kendala  yang ada bukanlah gagal salur secara sistemik, melainkan konsekuensi dari batas waktu pelaporan.

"Bukan gagal salur, memang PMK-nya menyatakan jika tidak disalurkan per September, maka tidak dapat disalurkan lagi," jelas Fausan.

Mengenai proyeksi tahun 2026, DPMD Mamuju masih menunggu instruksi pusat. 

Pihaknya menyinggung wacana Menteri terkait kemungkinan penyesuaian anggaran sebagai konsekuensi dari rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di tempat yang sama, Kepala Desa Tapandullu, Rahmat, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah kabupaten yang mempermudah komunikasi birokrasi pasca-insiden pencurian Juni lalu.

"Kami sangat berterima kasih karena komunikasi dengan Pak Kadis sangat lancar. Kami berharap bantuan Rp1,8 juta ini benar-benar digunakan warga sebagaimana mestinya," tutup Rahmat.

Diketahui, Dana Desa yang hilang merupakan sumber penghasilan utama bagi total 31 kader dan penerima BLT serta petuga Desa Tapandullu, meliputi:

Kader Pendidikan PAUD: 4 orang
Guru TK: 6 orang
Petugas Perpustakaan: 6 orang
Kader KB: 5 orang
Kader Kesehatan: 5 orang
Kader KPM: 1 orang
Pengurus Desa Digital: 1 orang
Bidan Desa: 1 orang
Dukun Terlatih: 1 orang.
Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).