​TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan tertib administrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Pendampingan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2025, Rabu (24/12).

​Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sudarsono, mewakili Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto beserta jafung Pengelola PBJ dan staf PPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.

Baca juga: Sepanjang 2025, BNNP Sulbar Bongkar Jaringan Narkoba: 22 Tersangka, Sabu 524 Gram Disita

Baca juga: Air Mata Haru Aisyah Guru SMPN 3 Tobadak, Impian Almarhum Ayah Terwujud Saat Terima SK PPPK

Selama kegiatan itu, Kepala Bagian PBJ dan Tata Usaha, Hestu Purwestri menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menciptakan keseragaman pemahaman dalam pencatatan realisasi PBJ pada setiap satuan Kementerian Hukum.

​PPK Kanwil Kemenkum Sulbar, Sudarsono, menyampaikan bahwa bimbingan teknis ini sangat bermanfaat dalam memberikan panduan praktis bagi tim di lapangan.

​"Sinergi antara UKPBJ Kemenkum dengan pelaksana di wilayah sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai indikator pencatatan ini, kami optimis pengelolaan pengadaan di Sulawesi Barat akan semakin akuntabel dan transparan," ungkap Sudarsono.

​Melalui bimbingan ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum dapat berjalan secara efektif, mendukung pencapaian target kinerja organisasi, serta memenuhi standar audit yang berlaku. (*)