TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera mencapai Rp 59,25 triliun.
Hal ini disampaikan Tito dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan lembaga terkait serta kepala daerah terdampak bencana, Selasa (30/12/2025).
"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun," kata Tito dalam rapat tersebut yang disiarkan melalui YouTube DPR RI.
Ia merinci kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara.
Menurut Tito, anggaran pemulihan tersebut mencakup berbagai komponen mulai dari pembangunan kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya.
"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain," ujarnya.
Akhir November dan awal Desember 2025, Sumatera dilanda banjir bandang dan longsor besar akibat hujan ekstrem dari Siklon Senyar.
BNPB mencatat lebih dari 1.100 korban jiwa, ratusan orang hilang, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kerugian akibat banjir diperkirakan Rp 68,6 triliun (USD 4,13 miliar).
Bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir 2025 adalah salah satu tragedi ekologis terbesar di Indonesia, dengan korban jiwa lebih dari seribu orang dan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah.
Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dengan pengerahan ribuan personel, pembangunan jembatan darurat, serta fasilitas air bersih, namun tantangan cuaca ekstrem dan besarnya jumlah pengungsi membuat penanganan masih berat.