TRIBUNNEWSDEPOK-Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak ngadu ke Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa soal sulitnya meminta bantuan dana bencana.
Maruli yang duduk persis di samping Purbaya dalam rapat Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra curhat soal nasib prajuritnya di lokasi bencana.
Maruli menyebut selama hampir satu bulan penanganan bencana, pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya memberikan makan kepada prajurit TNI yang membantu pemulihan bencana.
Padahal selama ini, anak buahnya yang ditugaskan ke Sumatra untuk membantu pembersihan puing hingga membangun hunian sementara untuk para korban bencana.
Namun kata Maruli, tidak ada dana tambahan yang diberikan untuk prajurit TNI yang bertugas di Sumatra.
Purbaya pun kemudian bertanya apakah Maruli sudah mencoba meminta dana tambahan untuk bantuan TNI di Sumatra.
Maruli menjelaskan bahwa dirinya sudah meminta ke sana kemari namun tidak ada yang kasih.
"BNPB juga hanya dukung makan Pak, barang pengiriman gak ada, saya sudah minta semua orang gak ada yang kasih," curhat Maruli.
Mendengar hal itu Purbaya tampak kaget dan kesal.
Sambil bercanda Purbaya menegur pihak BNPB dan menyebut lembaga tersebut pelit.
"Jadi cuma makan doang? Lu pelit juga lu," ucap Purbaya sambil tertawa.
Rapat Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra digelar pada Selasa (30/12/2025).
Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait termasuk pimpinan DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik permintaan tambahan dana bencana yang lambat oleh kementerian dan lembaga terkait.
Kritik itu disampaikan oleh Purbaya saat rapat dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar Selasa (30/12/2025).
Purbaya mengatakan, pihaknya Kementerian Keuangan RI selama ini sebenarnya sudah menunggu instansi terkait yakni BNPB untuk segera meminta dana alokasi bencana tambahan.
Namun kata Purbaya, pihaknya belum juga mendapatkan permohonan dana tambahan tersebut.
Hal ini pun disesalkan Purbaya lantaran rapat baru digelar hanya dua hari sebelum tahun 2025 habis.
Sebab kata Purbaya, apabila dana diminta tahun 2026 maka akan lebih rumit lagi karena pembukuan keuangan sudah berganti.
"Saya agak nyesal pertemuannya baru sekarang padahal kalau minta sebelum-sebelumnya bisa dipercepat Pak," jelas Purbaya seperti dimuat Youtube Tv Parlemen.
Purbaya mengaku pernah ditegur Istana terkait dengan penyaluran bencana.
Namun kata Purbaya, pihak Kementerian Keuangan RI sudah menyiapkan dana sehingga tinggal menunggu permintaan BNPB.
Baca juga: Purbaya Kritik Lambatnya Permintaan Dana Bencana Sumatra oleh BNPB
Purbaya menyebut pihaknya hanya bisa memberikan dana tambahan tersebut kepada BNPB.
Sebab apabila diberikan ke lembaga atau kementerian lain maka verifikasinya akan sulit.
Saat ini kata Purbaya, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera.
Purbaya pun menyayangkan permohonan dana penanganan bencana Sumatra yang cukup sedikit yakni hanya Rp650 miliar. Padahal pihaknya sudah menyiapkan dana lebih dari itu.
Hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun.
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.
Terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, Menkeu Purbaya memastikan dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
“Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkasnya.
Purbaya pun menantang BNPB untuk bisa menghabiskan dana tersebut sebelum tahun 2025 berganti.
