JENEPONTO, TRIBUN-TIMUR.COM - Tiga organisasi kepemudaan (OKP) Kabupaten Jeneponto menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tiga organisasi tersebut adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ketua HMI Jeneponto, Gunawan Ari Suhud, menilai Pilkada melalui DPRD hanya menguntungkan partai politik dan memunculkan peluang korupsi dan nepotisme. 

"Jika ini dilakukan yang paling diuntungkan adalah partai politik karena mereka adalah pemegang suara dan ini akan memunculkan peluang korupsi dan nepotisme yang berkelanjutan," jelasnya kepada Tribun-Timur.Com, Kamis (1/1/2026).

Gunawan menyebut pilkada melalui DPRD mencederai prinsip demokrasi dan menciptakan dominasi elit.

"Publik juga tidak leluasa terlibat dalam pembangunan, karena kepala daerah akan lebih berkompromi dengan partai pemilihnya ketimbang mendengar aspirasi rakyat," jelasnya.

Menurut Gunawan, politik uang tidak akan hilang dalam sistem pilkada DPRD. Malah justru massif di kalangan elite.

"Pilkada melalui DPRD akan menjadi ajang transaksi politik. Pemilihan kepala daerah akan lebih didasarkan pada kesepakatan antara partai atau kelompok, bukan pada kepentingan masyarakat," jelasnya.

Sementara Ketua IMM Jeneponto Mardianto Salam menolak pilkada DPRD karna menurutnya akan memunculkan pemimpin tanpa legitimasi yang kuat dari rakyat.

"Kami khawatir bahwa kepentingan elit akan lebih dominan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan menurun. Hal ini dapat memicu konflik yang lebih besar dan meningkatkan risiko korupsi, menghambat proses demokrasi, serta meningkatkan biaya politik," jelasnya.

Lebih lanjut Mardianto berharap pemerintah membatalkan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Kami berharap agar proses Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh masyarakat, sehingga kepala daerah yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat," katanya.

Sedangkan Ketua PMII Jeneponto Ikra Nasir mengatakan pengembalian sistem pilkada menjadi tidak langsung seperti masa Orde Baru (Orba) adalah kemunduran demokrasi.

"Kenapa harus menumbalkan hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Di sisi lain juga menjadi momok baru yaitu politik trasaksional menjadi sangat terpusat di kalangan elit politik nantinya akan jauh lebih mengerikan," ucapnya.

Lebih lanjut Ikra mempertanyakan dalil efisiensi anggaran di balik wacana pilkada tidak langsung.

Menurutnya, efisiensi anggaran bisa dilakukan di berbagai sektor lain, tidak pada mengamputasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

"Dengan demikian Bahwa Pemilihan langsung oleh rakyat harus dipertahankan Sebagai Benteng Terakhir agar suara-Suara rakyat pinggiran itu tetap terdengar melalui pemilihan langsung tak terkunci kepada kalangan elite saja," jelasnya.

Wacana pilkada tidak langsung menguat belakangan ini. 

Sejumlah partai politik telah menyatakan  mendukung pengembalian pilkada tidak langsung seperti masa orde baru.

Di antara partai politik adalah Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PAN. 

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, Partai Gerindra adalah mendukung Pilkada melalui DPRD di semua tingkatan.
‎‎"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur," ucapnya Senin (29/12/2025).

‎Menurut Sugiono, pilkada lewat DPRD jauh lebih efisien dari berbagai aspek.
‎
‎Dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran dan ongkos politik.
‎
‎"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada melalui DPRD," ucap Sugiono.