TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan fiskal pada Tahun Anggaran 2026 menyusul turunnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat lebih dari Rp338 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (30/12/2025) kemarin.
“Penurunan dana transfer ini tentu berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Irawati.
Baca juga: Tahun Baru 2026 di Kotim Kalteng, Bupati Halikinnor Ingatkan tak Ada Pesta Kembang Api
Menurutnya, dana transfer dari pusat selama ini menjadi penopang utama APBD Kotim, terutama untuk mendukung program-program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat.
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dan efisien dalam menyusun APBD 2026.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemkab Kotim tetap mengarahkan belanja daerah pada program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, APBD 2026 juga difokuskan pada pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan program sekolah gratis.
Irawati menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.
Pemerintah daerah akan memperkuat kolaborasi dengan instansi vertikal, perbankan, dan dunia usaha untuk menutup celah pembiayaan pembangunan.
“Sinergi menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meskipun fiskal daerah terbatas,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, kinerja ekonomi Kotim sepanjang 2025 dinilai cukup positif.
Berdasarkan data BPS hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,07 persen, melampaui target 4,68 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 74,96, didorong perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat.
Pemkab Kotim berharap capaian tersebut dapat menjadi modal menghadapi tahun anggaran 2026 yang lebih ketat secara fiskal.
