*) Oleh: Djamaluddin Husita, S.Pd., M.Si

SELAMA kurang lebih satu bulan terakhir, anak-anak di wilayah terdampak bencana tidak bersekolah bukan karena libur semester, melainkan sebagai dampak langsung dari bencana yang menghantam daerah tempat tinggal mereka.

Kondisi ini berpotensi berlanjut, meskipun waktu masuk sekolah semester genap Tahun Pelajaran 2025/2026 semakin dekat. Ketidakpastian tersebut menghadirkan keresahan dan kesedihan, tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua yang menyaksikan masa depan pendidikan putra-putri mereka seakan tertahan tanpa kepastian.

Keresahan itu muncul dalam wujud yang sangat nyata. Di saat seorang anak viral ditiktok yang menangis dan mengajukan pertanyaan sederhana kepada seorang tokoh: apakah dia masih dapat kembali bersekolah?

Pertanyaan yang mewakili anak-anak dipengungsian dan ini mencerminkan kecemasan mendalam yang mereka rasakan.

Sekolah bagi anak-anak sebenarnya bukan sekadar tempat belajar, melainkan simbol harapan, arah hidup, dan cita-cita yang selama ini mereka bangun dengan penuh kesungguhan.

Gambaran ini menegaskan bahwa dampak bencana terhadap pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh dimensi batin, sosial, dan psikologis anak.

Selama ini, sekolah berfungsi sebagai ruang aman, pembentuk rutinitas, sekaligus penstabil emosional. Ketika proses belajar terhenti tanpa kepastian, anak-anak kehilangan lebih dari sekadar jam pelajaran; mereka kehilangan kebiasaan keseharian, rasa aman, serta keyakinan untuk menata masa depan.

Selama ini, persoalan pendidikan pascabencana kerap dipahami sebatas pada kerusakan bangunan sekolah dan kebutuhan rehabilitasi sarana. Pendekatan ini tentu penting dan tidak dapat diabaikan.

Ruang kelas, meja, kursi, buku, dan berbagai fasilitas pendukung memang harus dipulihkan agar pembelajaran kembali berjalan.

Namun, penekanan yang terlalu sempit pada aspek infrastruktur belum menjawab kegelisahan utama anak-anak, yakni kepastian untuk tetap belajar dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah memastikan anak-anak tetap memperoleh layanan pendidikan meskipun pemulihan belum sepenuhnya selesai.

Ketika jeda pendidikan berlangsung terlalu lama, risiko yang muncul bukan hanya ketertinggalan akademik, tetapi juga meningkatnya potensi putus sekolah, keterlibatan anak dalam pekerjaan informal, hingga berbagai bentuk kerentanan sosial lainnya.

Bagi siswa kelas akhir, situasi ini bahkan dapat mengubah arah hidup mereka secara permanen apabila tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat dan berpihak.

Resiliensi sebagai Kerangka Berpikir Pendidikan Pascabencana

Kesadaran bahwa pendidikan tidak boleh berhenti di tengah krisis menuntut perubahan cara pandang dalam mengelola layanan belajar.

Pendidikan tidak dapat ditempatkan sebagai urusan yang menunggu keadaan benar-benar pulih. 

Justru dalam keterbatasan, pendidikan harus hadir sebagai penyangga psikologis dan sosial, menjaga harapan anak-anak agar tidak runtuh oleh ketidakpastian yang berkepanjangan serta rasa kehilangan yang mereka alami.

Pengalaman saya pada masa pascatsunami Aceh, sebagai wakil kepala bidang kurikulum di sebuah Madrasah Aliyah di Banda Aceh, berkesempatan mengikuti sejumlah pertemuan dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional.

Dalam forum-forum tersebut saya banyak memperoleh pembelajaran tentang kerangka disaster risk resilience atau ketangguhan menghadapi risiko bencana, termasuk konsep educational resilience in disasters.

Konsep ini membuka pandangan bahwa pendidikan harus memiliki kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap berjalan sebagai penopang harapan anak-anak, bahkan ketika pemulihan belum sepenuhnya tercapai.

Resiliensi dalam pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk bangkit setelah bencana berlalu, tetapi juga sebagai proses belajar dari krisis itu sendiri.

Bencana seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang kebijakan, praktik, dan tata kelola pendidikan agar lebih siap menghadapi risiko di masa depan.

Dengan cara pandang ini, pendidikan tidak ditempatkan sebagai korban bencana, melainkan sebagai bagian penting dari pemulihan sosial dan ketahanan masyarakat.

Pendekatan resiliensi menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses belajar tidak harus menunggu segalanya kembali normal.

Dalam masa darurat, keberlanjutan pembelajaran justru berperan penting dalam menjaga stabilitas emosi anak, rasa aman, serta harapan terhadap masa depan.

Aktivitas belajar, meskipun sederhana, membantu anak-anak merasakan kembali denyut kehidupan yang teratur di tengah ketidakpastian.

Dalam kerangka ini, pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel dan kontekstual. Sekolah tidak selalu harus berada di gedung permanen, kurikulum tidak harus dijalankan secara utuh, dan metode belajar perlu disesuaikan dengan realitas siswa dan guru.

Yang terpenting adalah keterhubungan anak dengan proses belajar tetap terjaga agar mereka tidak merasa tercerabut dari dunia sekolah dan lingkungan pendidikannya.

Aceh memiliki keragaman bentang wilayah yang melahirkan tantangan yang berbeda antarwilayah.

Pada daerah terdampak bencana, sejumlah hambatan struktural kerap muncul secara simultan, seperti keterbatasan akses transportasi, tingginya ketergantungan masyarakat pada sumber penghidupan berbasis alam yang rentan terhadap gangguan lingkungan, serta ketimpangan kualitas layanan publik.

Akumulasi faktor-faktor tersebut memperbesar dampak bencana terhadap sektor pendidikan dan berkontribusi pada terjadinya penghentian layanan pembelajaran dalam durasi waktu yang lebih panjang.

Karena itu, upaya membangun resiliensi pendidikan di Aceh tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam.

Setiap wilayah memiliki tantangan, sumber daya, dan kekuatan sosial yang berbeda, sehingga membutuhkan solusi yang berpijak pada konteks lokal.

Pendekatan kontekstual menjadi kunci agar intervensi pendidikan pascabencana benar-benar efektif dan bermakna bagi masyarakat setempat.

Langkah awal dalam membangun resiliensi pendidikan adalah menempatkan pendidikan darurat sebagai bagian integral dari kebijakan penanganan bencana.

Pendidikan harus diposisikan setara dengan layanan dasar lainnya. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme cepat agar proses belajar tidak berhenti total ketika bencana terjadi dan situasi belum sepenuhnya stabil.

Di wilayah terdampak berat, pembelajaran dapat dialihkan ke ruang belajar alternatif yang aman, seperti sekolah terdekat, balee gampong, meunasah, masjid, atau ruang publik lainnya.

Bagi siswa SMP/MTs serta SMA/MA yang relatif lebih mandiri, relokasi pendidikan sementara ke wilayah yang lebih aman, seperti Banda Aceh, dapat menjadi pilihan yang realistis dan terukur.

Di sisi lain, menghadirkan guru dari wilayah yang tidak terdampak atau melibatkan relawan pendidik merupakan langkah strategis.

Dalam situasi seperti ini, peran guru tidak berhenti pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga mencakup pendampingan emosional bagi anak-anak yang kehilangan rasa aman, terganggu rutinitas belajarnya, dan mengalami tekanan psikologis.

Pada saat yang sama, ketangguhan pendidikan menuntut keluwesan kurikulum serta dukungan teknis yang jelas dan terarah bagi satuan pendidikan.

Penting menjadi catatan bahwa resiliensi pendidikan tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat.

Menjaga pendidikan berarti menjaga masa depan generasi Aceh, bahkan di tengah ujian yang berat. Komitmen bersama antara pemerintah, pendidik, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar bencana tidak pernah merampas hak belajar anak-anak Aceh.

Pendidikan yang tangguh bukan semata tentang bangunan yang kembali berdiri, tetapi tentang keberanian memastikan proses belajar tetap hidup sebagai amanah bersama, dengan ikhtiar, kesabaran, dan tawakal kepada Allah SWT.

*) Penulis adalah Alumnus Pascasarjana FMIPA Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan Kepala MA Ulumul Quran Kota Banda Aceh serta Ketua Kelompok Kerja Madrasah (K2M) Aliyah Kota Banda Aceh.