Oleh: Wildia Ulfita
Banjir bandang bernama Siklon Senyar yang menerjang Aceh dan Sumatra pada November 2025 bukan sekadar bencana alam. Ia adalah ujian kemanusiaan yang menguji solidaritas kita sebagai bangsa.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Aceh di Kantor Kesbangpol Aceh pada Rabu (31/12/2025). Semua tokoh agama hadir dalam diskusi yang dipandu Budayawan Tarmizi A Hamid ini.
Peserta diskusi sepakat bahwa bencana ini tidak membedakan agama, suku, atau latar belakang sosial seseorang.
Dari sisi agama, korban datang dari berbagai kelompok Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang ada di Aceh.
Dari sisi etnik, ada suku Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, dan lainnya yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari mosaik kehidupan di Aceh.
Di tengah duka, muncul cahaya solidaritas dari respons kemanusiaan lintas batas. NU, Muhammadiyah, gereja-gereja ekumenis, komunitas Katolik, dan organisasi sipil lainnya bahu-membahu mengirim bantuan berupa pakaian baru, obat-obatan, kompor gas, rice cooker, serta perlengkapan sanitasi, terutama untuk perempuan dan anak-anak yang rentan.
Dan mereka yang menerima bantuan tidak bertanya: “Agama kalian apa?” atau “Dari mana suku kalian?”.
Mereka hanya menerima apa yang diberikan di tengah kondisi yang membutuhkan.
Seorang narasumber dari komunitas Kristen di Aceh mengungkapkan dengan tulus: “Kami juga merasa teriris. Bencana ini bukan hanya milik satu kelompok.”
Mereka bahkan menggelar ibadah Natal secara sederhana dan mengalihkan anggarannya untuk bazar bagi korban banjir, tanpa memandang latar belakang penerima.
Gereja-gereja menyalurkan donasi melalui Bimas Kristen, PGI, dan jaringan lokal, termasuk mengirim 3 ton logistik ke daerah terdampak. Ini bukan sekadar amal, ini pernyataan moral kemanusiaan lebih tinggi dari identitas.
Namun hal ini menjadi sebuah framing negatif. Aceh dianggap hanya memiliki satu agama dan satu suku saja. Padahal di Aceh tidak hanya terdapat suku Aceh sendiri ataupun agama Islam saja.
Dengan framing kebenaran yang seharusnya ditekankan adalah bahwa Aceh rumah bagi semua, tanpa pembatasan agama dan etnis.
Selain itu, muncul juga framing negatif di tengah bencana banjir bandang dan longsor ini di media sosial. Ketika Provinsi Aceh mencoba untuk memberikan kabar kebenaran yang terjadi di lapangan dengan memunculkan kondisi sebenarnya separah apa, dan penanganan yang seperti apa yang harus dilakukan.
Namun sebagian respon dari itu ada yang menanggapi kalau Aceh itu sebagai berisik, tidak bersyukur. Ada pula yang menggambarkan bahwa Aceh sebagai wilayah “terlalu bergantung” atau “dramatis” dalam merespons bencana.
Framing semacam ini tidak hanya keliru, tapi berbahaya, karena mengaburkan fakta bahwa bahwa Aceh sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Aceh membutuhkan bantuan.
Bahkan TA Khalid menyampaikan bahwa banjir ini lebih parah dari tsunami tahun 2004. “Mohon maaf saya mengalami tsunami tetapi rasanya pelebaran musibah ini lebih parah dari tsunami. Selain nyawa, infrastruktur juga hancur banyak orang yang belum dapat terhubung karena terputusnya jaringan,” kata TA Khalid.
Jurnalis Serambi Indonesia, Masrizal, menyayangkan bahwa tanggap proses pemulihan bencana banjir dan longsor di Aceh berjalan sangat lamban berbeda dengan bencana tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam.
Mengingat bulan suci Ramadhan sudah dekat maka, didorong agar pemerintah untuk lebih bergerak dengan cepat dalam menangani dan memperbaiki bencana ini baik pengiriman logistik bantuan maupun tempat hunian sementara bisa terealisasi dengan benar dan cepat, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadhan dengan baik.
Dan Tantangan distribusi tentunya juga masih tetap ada. Beberapa wilayah masih terisolir. Harga sembako melonjak, gas elpiji yang biasanya Rp20.000 kini tembus Rp100.000.
Tidak hanya itu, harga bensin kendaraan mencapai pada angka tertinggi Rp 130.000 dan juga beras sebagai bahan makanan pokok melambung pasca bencana dan ini salah satu ketakutan bagi masyarakat dalam menjalani bulan suci Ramadhan.
Maka di harap bagi pemerintah agar bisa menangani perihal harga sembako di tengah bencana yang terjadi. Bukan hanya menyalurkan bantuan, tapi juga mengawal harga, dan juga menyediakan layanan kesehatan darurat.
Forum juga menyoroti betapa menyedihkannya bencana banjir dan longsor dijadikan perbandingan dengan satu daerah dan daerah lain di Indonesia. Setiap bencana memiliki konteks, dampak tersendiri, namun membandingkan skala dan penderitaan bencana banjir dan longsor di Aceh adalah tindakan yang tidak etis sesama bangsa Indonesia.
Suara Aceh tidak bertujuan untuk bersaing, tetapi untuk memastikan bantuan sampai ke daerah terisolasi dan mengatasi kerusakan yang terjadi serta kebutuhan yang mendesak.
Sekretaris FKUB Aceh, Hasan Basri M Nur PhD, dalam forum diskusi terpisah pada Senin (29/12/2025) di Kesbangpol, mengajak agar aktivis Aceh untuk terus menyuarakan agar bencana banjir Aceh 2025 ditetapkan berstatus bencana nasional.
Dia meminta aktivis dan tokoh Aceh untuk tetap menyuarakan aspirasi ini walau ada yang menganggapnya sebagai berisik.
“Suarakan keadaan yang sebenarnya tentang dampak banjir Sumatra, walau tidak mendapat respons seperti diharapkan dari pengambil kebijakan dari pusat kekuasaan,” ujarnya.
Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai panggilan. Aceh pasca-tsunami 2004 pernah menunjukkan bahwa pemulihan terbaik lahir dari gotong royong yang tak mengenal sekat.
Kini, dalam bencana banjir 2025, maka kita juga harus bergotong royong menangani bencana ini atas nama bangsa Indonesia.
Di awal tahun 2026 harus ada perubahan dalam pemikiran dan aksi nyata. Substansi tahun adalah mengandung harapan (asa) baru.
Uluran bantuan dari masyarakat lintas agama, etnik dan bangsa harus diterima. Negara dan warga negara sejatinya menghilangkan sifat-sifat sombong dan iri dalam pergaulan. Beginilah kehidupan sosial yang tanpa sekat.
*) PENULIS adalah Mahasiswi Prodi KPI FDK UIN Ar-Ranir
