TRIBUNJAMBI.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, angkat bicara menanggapi pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait sikap pemerintah dalam menerima bantuan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatra.

Pandangan tersebut disampaikan Jusuf Kalla menyusul rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup pintu bagi bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri, selama bantuan tersebut diberikan secara ikhlas, jelas peruntukannya, serta dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat.

Sebelumnya, pada fase awal bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Prabowo sempat menyatakan Indonesia belum memerlukan bantuan asing dan memilih menangani dampak bencana dengan kemampuan sendiri.

Menurut Jusuf Kalla, keputusan pemerintah untuk tidak secara aktif meminta bantuan dari luar negeri merupakan langkah yang tepat. Namun demikian, ia menilai pemerintah tetap perlu bersikap terbuka jika ada pihak asing yang secara sukarela ingin membantu.

Bagi JK sapaan akrab Jusuf Kalla penerimaan bantuan sukarela tersebut penting untuk menjaga hubungan baik antarnegara serta menunjukkan nilai solidaritas kemanusiaan di tingkat global.

Ia menjelaskan, apabila skala bencana masih dapat ditangani dengan sumber daya nasional, maka pemerintah memang sebaiknya mengandalkan kemampuan sendiri, termasuk dalam tahap pemulihan dan rekonstruksi.

Baca juga: Gigit Jari Menteri Bahlil Didesak Agar Diganti Prabowo, Pakar Politik: Carilah yang Lebih Pandai

Baca juga: Derita Inara Rusli Kini Dibatasi Virgoun Bertemu Ketiga Anaknya, Eva Manurung Beri Pesan Menohok

Namun, kondisi itu berbeda jika bencana berskala besar, seperti tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Saat itu, pemerintah Indonesia secara resmi meminta bantuan internasional karena dampaknya yang luar biasa luas dan berat.

“Kalau bencananya tidak terlalu berat, ya kita laksanakan sendiri,” ujar Jusuf Kalla.

Ia kemudian mengingatkan kembali pengalaman Indonesia pascatsunami Aceh, di mana pemerintah akhirnya mengajukan appeal ke dunia internasional sekitar dua pekan setelah kejadian.

“Waktu itu datang Sekjen PBB, lalu diadakan summit di Jakarta. Terkumpul bantuan sekitar 5 miliar dolar AS,” kenangnya.

Dalam konteks bencana Sumatra saat ini, JK menilai wajar apabila pemerintah memilih tidak mengajukan permintaan bantuan secara resmi.

“Sekarang ini, mungkin benar pemerintah bahwa tidak usah minta, tidak usah appeal,” ujarnya.

Meski demikian, Jusuf Kalla menekankan bahwa bantuan yang datang secara sukarela, tanpa ikatan kepentingan apa pun, seharusnya tetap diterima.

Ia menganalogikan sikap tersebut dengan kehidupan sehari-hari.

“Kalau ada tetangga datang bawa kue, kita kan tidak minta, tapi kita terima. Bismillah,” ucap JK.

Menurutnya, bantuan sukarela merupakan simbol persahabatan, solidaritas, dan kepedulian antarmanusia, yang tidak semestinya ditolak begitu saja.

“Seperti kita memberi beras kepada orang yang susah. Mereka tidak minta, tapi kita yang memberi. Itu tanda persahabatan dan kemanusiaan,” lanjutnya.

Jusuf Kalla kembali menegaskan bahwa sikap pemerintah yang tidak meminta bantuan asing sudah tepat. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menyikapi bantuan yang datang secara ikhlas.

Jika bantuan kemanusiaan tersebut justru ditolak, JK khawatir hal itu dapat berdampak buruk terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

“Soal perlu atau tidaknya meminta bantuan asing, itu hak pemerintah. Saya tidak bisa mengomentari,” katanya.

“Tapi kalau ada orang dengan rela hati ingin membantu secara kemanusiaan, menurut saya kalau ditolak justru bisa membuat hubungan menjadi kurang baik,” imbuhnya.

Prabowo: Pemerintah Terbuka Terima Bantuan dengan Mekanisme Jelas

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bersikap terbuka dalam menerima bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra, baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, Prabowo menekankan bahwa bantuan tersebut harus diberikan dengan niat tulus serta melalui mekanisme yang jelas agar penyalurannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya sudah mendapat laporan dari Pak Gubernur, dan nanti akan saya bicarakan dengan pejabat terkait mengenai mekanismenya,” ujar Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran kabinet di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

“Kalau ada pihak yang tulus dan ikhlas ingin membantu, sebagai manusia tentu tidak pantas kita menolak. Tapi bantuannya harus jelas,” tegasnya.

Prabowo menjelaskan, setiap bantuan yang masuk harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dalam penyalurannya.

Ia mempersilakan siapa pun yang ingin membantu, termasuk diaspora Aceh di luar negeri, selama mengikuti prosedur yang ditetapkan.

“Silakan, bikin surat, sampaikan ingin menyumbang apa. Nanti dilaporkan ke pemerintah pusat, kemudian kita yang salurkan,” kata Prabowo.

Presiden juga mengingatkan adanya pengalaman di masa lalu, di mana bantuan yang awalnya diberikan justru berujung pada tuntutan balas budi.

“Pernah ada yang membantu, tapi di ujungnya menagih. Itu juga harus kita waspadai,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap harus berpikir positif dan fokus pada tujuan utama, yakni mempercepat penanganan bencana dan meringankan penderitaan rakyat.

“Yang penting kita bekerja secepatnya untuk membantu rakyat kita, di mana pun mereka berada,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo juga sempat mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak panggilan telepon dari kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk Indonesia.

Namun, pada saat itu ia menegaskan Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri.

“Saya ditelepon banyak pemimpin negara yang ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian mereka, tapi Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).