TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah melepas sebanyak 400 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas (Unand) yang akan ditugaskan sebagai tim verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi di 13 kabupaten dan kota di Sumbar.

Mahasiswa tersebut akan melakukan pendataan dan verifikasi kondisi rumah warga terdampak bencana sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumbar.

Dalam pelaksanaannya, Gubernur Mahyeldi menjelaskan para mahasiswa akan didampingi oleh tim teknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD setempat, serta mendapat pengawalan dari Bintara Pembina Desa (Babinsa) di masing-masing wilayah terdampak.

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Terima Bantuan Rp500 Juta dari Pemkot Makassar untuk Korban Bencana di Sumbar

“Proses verifikasi ini kita targetkan selesai pada 9 Januari 2026,” ujar Mahyeldi, Jumat (2/1/2026).

Ia menegaskan, hasil verifikasi di lapangan akan menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen R3P.

Oleh karena itu, Mahyeldi berharap pendataan dilakukan secara cermat dan menghasilkan data yang akurat, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Untuk menjaga kelancaran sekaligus meminimalisir potensi intervensi, tim verifikasi akan didampingi Babinsa. Selain itu, para mahasiswa juga telah dibekali petunjuk teknis sebelum turun ke lapangan,” katanya.

Baca juga: Lahan Pertanian Terdampak di 16 Kabupaten dan Kota Sumbar, Penanganan Rusak Berat Diserahkan ke PU

Mahyeldi juga mengapresiasi dukungan BNPB serta Universitas Andalas dalam percepatan penanganan bencana di Sumbar.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.

“Dengan sinergi yang kuat, kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat sehingga semangat ‘Sumbar Bangkit’ pascabencana benar-benar terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian menyampaikan bahwa berdasarkan data BNPB, tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang sepenuhnya bebas dari risiko bencana, termasuk Sumatera Barat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pemahaman kebencanaan secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pra-bencana, masa tanggap darurat, hingga pascabencana.

Baca juga: Pemulihan Sawah Terdampak Banjir Sumbar Ditargetkan 2026, Rusak Ringan Dapat Rp4,6 Juta per Hektare

Rustian juga menyebutkan, dari tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu, Sumatera Barat termasuk daerah yang relatif cepat keluar dari status tanggap darurat.

“Dari 13 daerah di Sumbar yang sempat menetapkan status tanggap darurat, saat ini 12 daerah telah memasuki masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kabupaten Agam masih menjadi satu-satunya daerah yang berstatus tanggap darurat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penanganan kebencanaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan harus melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi keharusan dalam penanganan kebencanaan,” tegas Rustian.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi berpesan kepada para mahasiswa agar melaksanakan pendataan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan BNPB.

Baca juga: FOTO Banjir Terjang Pasar Lalang Padang, Warga Dievakuasi Petugas

“Ketepatan dan kecepatan pendataan sangat dinantikan masyarakat, karena ada ribuan warga terdampak yang berharap segera mendapatkan kepastian,” pungkasnya. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)