TRIBUNGORONTALO.COM, Aceh — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan tidak ada alasan untuk menutup pintu bantuan internasional bagi korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra.
Ia bahkan menilai sikap menolak bantuan kemanusiaan sebagai tindakan yang tidak masuk akal.
Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (2/1/2026).
Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan bahwa bencana alam adalah persoalan kemanusiaan yang menuntut solidaritas lintas negara.
“Ini soal kemanusiaan. Kalau ada yang ingin membantu, masa kita menolak? Itu bodoh sekali kalau ditolak,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari Kompas.
Presiden menyatakan kini pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya bagi pihak mana pun yang berniat membantu penanganan korban banjir dan longsor.
Kebijakan ini menandai perubahan sikap Prabowo, setelah sebelumnya pemerintah menyatakan belum membutuhkan bantuan dari luar negeri.
Baca juga: Breaking News! Cafe Tiara di Kota Gorontalo Hangus Terbakar, Bangunan Dua Lantai Tinggal Tembok
Menurut Prabowo, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan laporan langsung dari kepala daerah setempat serta kebutuhan di lapangan.
Ia menegaskan, selama bantuan diberikan secara jelas dan transparan, pemerintah tidak memiliki alasan untuk menutup diri.
“Saya sudah mendapat laporan dari Pak Gubernur dan nanti akan saya bahas mekanismenya dengan pejabat terkait. Kalau ada pihak yang tulus ingin membantu, sebagai manusia kita tidak pantas menolaknya. Yang penting bantuannya jelas,” katanya.
Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia tidak dipersepsikan sebagai negara yang arogan atau enggan menerima uluran tangan internasional saat rakyatnya dilanda musibah.
Oleh karena itu, ia mempersilakan pemerintah daerah untuk menerima bantuan yang datang dari pihak luar.
Sikap terbuka ini berbeda dengan pernyataan Prabowo beberapa pekan sebelumnya.
Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 15 Desember 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan penanganan bencana di Sumatra.
Saat itu, Prabowo menyampaikan apresiasi atas perhatian internasional, namun menegaskan Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan negara yang ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, tapi kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujarnya kala itu.
Ia menjelaskan pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya sejak awal, termasuk keterlibatan aktif TNI dan Polri yang bergerak cepat tanpa harus menunggu instruksi langsung dari presiden.
“Semua bergerak, berinisiatif. Saya berterima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, dan seluruh jajaran yang langsung bertindak,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanggapi desakan sejumlah pihak yang mendorong penetapan status bencana nasional.
Ia menegaskan pemerintah telah bekerja maksimal dan situasi masih dalam kendali.
Pandangan serupa sebelumnya juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ia menilai pemerintah pusat masih sanggup menangani dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami menilai pemerintah masih mampu mengatasi seluruh permasalahan bencana yang sedang dihadapi,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Korban jiwa akibat rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatra terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Rabu (31/12/2025), jumlah korban meninggal dunia di tiga provinsi terdampak telah mencapai 1.154 orang.
Selain korban tewas, BNPB juga melaporkan masih adanya warga yang belum ditemukan. Total korban hilang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat saat ini tercatat sebanyak 165 orang, sehingga proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa terjadi penambahan korban meninggal dalam pembaruan data terbaru.
Ia menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 13 orang dibandingkan laporan sebelumnya.
“Per hari ini total korban meninggal dunia bertambah menjadi 1.154 jiwa,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Rabu.
Secara rinci, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 527 orang, sementara 31 orang lainnya masih dalam pencarian. Di Sumatra Utara, tercatat 365 korban meninggal dunia dengan 60 orang dilaporkan hilang.
Adapun di Sumatra Barat, korban jiwa mencapai 262 orang dan 74 orang masih belum ditemukan.
Di sisi lain, kondisi pengungsian mulai menunjukkan penurunan. BNPB mencatat jumlah pengungsi berkurang sebanyak 17.631 orang dibandingkan hari sebelumnya.
Dengan demikian, total warga yang masih berada di pengungsian di tiga provinsi tersebut kini berjumlah 378.164 jiwa.
Penurunan jumlah pengungsi ini, menurut BNPB, dipengaruhi oleh mulai disalurkannya Dana Tunggu Hunian kepada warga terdampak.
Pemerintah berharap, dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat dapat segera berangsur kembali ke tempat tinggal masing-masing.
“Jumlah pengungsi hari ini menurun, dan kami berharap tren ini terus berlanjut seiring dengan mulai dibayarkannya Dana Tunggu Hunian,” ujar Abdul Muhari.
(*)
